PosBelitung/

Opini

Jaminan Kesehatan Antara Hak, Kewajiban dan Akuntabilitas

Berbagai pertanyaan muncul terkait dengan program jaminan kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah.

Jaminan Kesehatan Antara Hak, Kewajiban dan Akuntabilitas

Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di berbagai kota di Indonesia. Pemerintah memberikan bantuan melalui anggaran kesehatan pada Kementerian Kesehatan, untuk membiayai kesehatan masyarakat yang memang berhak dan layak menerima, diluar masyarakat yang memang sudah memilki jaminan kesehatan, karena iuran jaminan kesehatan yang sudah dibayar melalui perusahaan, pemerintah (PNS) atau pihak lain.
Masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan memiliki kemampuan secara finansial diharapkan mendaftar dan membayar sendiri, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sesuai dengan iuran jaminan kesehatan yang sudah ditentukan sebagai berikut: kelas I dengan harga Rp. 59.500,00 per bulan, kelas II Rp. 42.500,00 dan kelas III Rp. 25.500,00.

Menurut data dari BPJS, jumlah KIS yang sudah mulai didistribusikan pada bulan Mei 2015 sebanyak 81.973.990 ke seluruh Indonesia, untuk masyarakat dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan, agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran dan iurannya dibayar oleh pemerintah.

Berbagai pertanyaan muncul terkait dengan program jaminan kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah. Jika pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), lalu mengapa harus ada program lain.

Setiap pergantian era kepemimpinan, pasti memiliki visi dan misi yang berbeda. Apabila dilihat dari cara pelayanan, alur pengobatan dan iuran yang harus dibayar, program jaminan kesehatan KIS sama dengan program JKN. Perbedaan yang muncul hanya pada segmen masyarakat yang menerimanya. Jangkauan JKN terbatas pada keluarga miskin, sedangkan KIS menjangkau masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014, Presiden meminta kepada Kementerian/Lembaga/Badan/Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.

Program Indonesia Sehat ini berada dibawah tanggungjawab Kementerian Kesehatan yang dalam pelaksanaan programnya mempunyai tugas, melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, BPJS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sasaran Program Indonesia Sehat adalah PBI yang nantinya akan menerima KIS. Pendataan masyarakat dengan kategori penerima KIS dilakukan oleh Kementerian Sosial kemudian didaftarkan ke BPJS.
Masalah kesehatan ini menarik perhatian, karena menyangkut hidup orang banyak seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 huruf h ayat (1) yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dari sudut pandang berbeda, Manuel G. Velasquez dalam bukunya Business Ethics Concepts and Cases menyebutkan, bahwa hak adalah klaim atau kepemilikan individu atas sesuatu. Hak bisa berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung kepada hukum, atau yang dikenal dengan hak moral. Berdasarkan prinsip moral ini, maka manusia diijinkan dan diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu. Hak terbagi menjadi dua bagian yaitu hak positif dan hak negatif.

Terkait masalah kesehatan, pemerintah mempunyai hak positif yaitu hak yang tidak hanya memberikan kewajiban negatif, namun juga mengimplikasikan pada pemilik hak untuk memberikan apa yang mereka perlukan.
Dalam teori Categorical Imperative, Immanuel Kant berusaha menunjukkan bahwa ada hak dan kewajiban-kewajiban moral tertentu yang dimiliki oleh setiap manusia, apapun keuntungan yang diberikan dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut kepada orang lain.

Pemerintah berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, karena dalam undang-undang memang masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun pemerintah hanya memberikan bantuan kepada orang yang memang berhak menerimanya, dalam hal ini masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan menggunakan dana APBN. Sehingga bagi masyarakat yang memiliki kemampuan secara finansial, tidak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sesuai dengan iuran jaminan kesehatan yang sudah dibayarkan ke BPJS setiap bulannya.

Halaman
123
Editor: Novita
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help