PosBelitung/

Opini

Ijazah Palsu Coreng Wajah Pendidikan Indonesia

Ijazah palsu mencoreng wajah pendidikan Indonesia. Pendidikan bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan mudah, melainkan dengan usaha keras dan belajar.

Ijazah Palsu Coreng Wajah Pendidikan Indonesia
google
Ilustrasi foto

OPINI

Rani Oktasari
Mahasiswi STAR BPKP Batch 3 A FEB UGM

POSBELITUNG.COM, TANJUNGPANDAN - Ijazah Palsu Coreng Pendidikan di Indonesia
FENOMENA ijazah palsu di Indonesia akhir akhir ini mulai terungkap. Padahal praktek tersebut sudah berjalan sekitar 10 tahun lamanya.

Kasus ini terungkap, ketika salah seorang yang mengaku sebagai rektor dari sebuah universitas abal abal di Sumatera Utara, yang mengeluarkan ijazah, tanpa melalui prosedur, sesuai dengan Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Ijazah tersebut diperjual belikan dengan kisaran harga Rp 10 juta sampai dengan Rp 40 juta, sesuai denggan tingkat pendidikan yang diinginkan.

Jual beli ijazah palsu ini jelas melanggar UU No 20 tahun 2003 pasal 67 ayat 1, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1 milyar.

Baru baru ini Pemerintah Republik Indonesia melalui menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN RB)menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 tahun 2015, tentang Penanganan Ijazah Palsu PNS/TNI/POLRI di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menugaskan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pejabat yang berwenang, untuk melakukan penelitian terhadap keaslian Ijazah PNS/TNI/POLRI.

Hal ini merupakan tindak lanjut terungkapnya sindikat penerbit ijazah palsu. Pernyataan Menteri Yuddy terkait akan melakukan evaluasi terhadap ijazah ijazah palsu bagi PNS, patut di apresiasi serta dukungan kepada Mentri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), yang akan mengevaluasi perguruan tinggi yang "nakal".

Tapi apakah cara ini dinilai efektif dan bisa diaplikasikan untuk mengatasi kasus penggunaan ijazah palsu tersebut ?. Mengingat masalah ijazah palsu, mungkin saja banyak pejabat pejabat, petinggi partai, serta oknum penegak hukum, yang menggunakan ijazah palsu, dapat di usut dan di hukum sesuai dengan misi awal.

Mungkin saja Pak Menteri butuh staf yang independen dan berjiwa nasionalis, untuk melakukan dan merealisasikan program ini. Karena jika menugaskan para bawahan dalam melakukan pengecekan, ketika pimpinan terbukti melakukan kecurangan dalam ijazah palsu, apakah para bawahan mempunyai kekuatan dan keberanian, untuk menindak tegas pimpinannya.

Halaman
123
Editor: edy yusmanto
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help