PosBelitung/

Pimpinan KPK Peringatkan Daerah Lain, Pasca OTT di Mojokerto

Dalam rangka pencegahan dan penindakan yang terintegrasi, tahun ini KPK membuat 21 Provinsi menjadi wilayah koordinasi dan supervisi pencegahan

Pimpinan KPK Peringatkan Daerah Lain, Pasca OTT di Mojokerto
(Kompas.com/Robertus Belarminus)
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (paling kanan foto), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan Jubir KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Sabtu (17/6/2017). 

POSBELITUNG.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Pandjaitan memperingatka agar kasus suap yang melibatkan eksekutif dan legislatif, tidak terjadi lagi di derah lain.

Hal ini ditegaskannya dalam jumpa pers, pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur.

"Melalui melalui rilis ini, juga kita mintakan kehati-hatian atau untuk tidak berbuat lagi, tim kita sekarang sudah ada dimana-mana. Kalau tidak berhenti juga kemungkinan banyak dan akan banyak lagi OTT," kata Basaria, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (17/6/2017), seperti dikutip dari kompas.com

Basaria mengatakan, sebenarnya dalam rangka pencegahan dan penindakan yang terintegrasi, tahun ini KPK membuat 21 Provinsi menjadi wilayah koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah).

Untuk program tersebut, menurut Basaria, KPK sudah melakukan sejumlah sosialisasi. Namun, korupsi seperti halnya yang terjadi di Mojokerto tetap terjadi.

"Upaya pencegahannya tetap dilakukan tujuannya untuk tidak terjadi tindakan berikutnya," ujar Basaria.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, OTT KPK di sejumlah daerah berarti KPK sengaja menyasar daerah tertentu.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya juga mengamankan anggota DPRD dan kepala dinas di Provinsi Jawa Timur, pada kasus suap, untuk menghindari pengawasan dan pemantuan DPRD Jatim tentang penggunaan anggaran tahun 2017.

" KPK hanya bisa membawa orang ketika kita menemukan dua cukup bukti. Jadi tidak gampang juga kalau dikatakan kita menyasar daerah-daerah tertentu," ujar Saut.

KPK mendorong agar aparat pengawas internal pemerintah di daerah mempunyai keberanian dalam melakukan tugasnya.

Halaman
12
Editor: rusmiadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help