PosBelitung/

Polri Akan Bentuk Densus Anti Korupsi

Tito mengatakan pegawai KPK yang terbatas membuat lembaga antirasuah itu membidik kasus-kasus besar.

Polri Akan Bentuk Densus Anti Korupsi
Tribunnews.com/JEPRIMA
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian saat melakukan konferensi pers di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (26/5/2017). Kapolri menjelaskan terduga pelaku bom bunuh diri kampung Melayu adalah jaringan teroris jamaah Anshorut Daulah (JAD) dua pelaku itu ternyata satu jaringan dengan JAD Bandung. Tribunnews/Jeprima 

POSBELITUNG.COM - Mabes Polri sedang menyusun pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Anti Korupsi.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian membantah Kepolisian akan menyaingi KPK.

"KPK kan jumlahnya terbatas, 1.000 paling ya, penyidiknya juga 150 mungkin, penyelidiknya juga mungkin segitu," kata Tito di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Tito mengatakan pegawai KPK yang terbatas membuat lembaga antirasuah itu membidik kasus-kasus besar.

Jenderal bintang empat itu mengakui penangkapan kasus besar memiliki pengaruh tetapi tidak masif.

"Saya waktu ketemu dengan KPK di Mabes Polri saat halal bihalal saya sampaikan tanpa mengecilkan teman-teman KPK dan tanpa membesarkan Polri. Saya sampaikan Polri ini mesin raksasa, jumlah 423 ribu orang, punya 33 Polda, hampir 500 Polres," kata Tito.

Tito lalu mencontohkan saat kepolisian bersama Kementan, Kemendag dan KPPU membentuk Satgas Sembako.

Ia memerintahkan 33 Kapolda membentuk satgas bersama Dinas Petanian mengawasi gejolak stabilitas sembako serta menindak pelaku.

"Kita melihat dalam waktu tidak sampai 2 bulan, ada sekira 212 perkara, masif, tak hanya 3, 4, 5 perkara, 212 perkara mereka tangani. Begitu tertangkap otomatis mafia-mafia kartel tiarap. Begitu tiarap harga akan normal," kata Tito.

Tito mengungkapkan Kepolisian terus melaporkan kasus-kasus dugaan korupsi kepada KPK.

Ia menyampaikan kelebihan Polri pada jaringan serta aparat yang banyak.

"Kalau KPK kelebihan utamanya adalah relatif sulit diintervensi karena bukan bagian dari eksekutif pemerintah. Bukan dibawah presiden. Ditunjuk langsung DPR. Kekuatannya disana," kata Tito.

Sedangkan kepolisian, kata Tito, memiliki tim yang terdidik dan terlatih.

Ditambah memahami teknis penyidikan serta penanganan tindak pidana korupsi.

"Jadi kenapa kita tak berkolaborasi? Bukan berarti kita ingin menyindir KPK, tidak. KPK bisa katakanlah jadi koordinasi pengawas, dalam kasus-kasus tertentu," kata Tito.(Ferdinand Waskita)

Editor: edy yusmanto
Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help