PosBelitung/
Home »

Lokal

Tambang Setop, Bupati Belitung 'Banjir' Telepon dari Sopir Truk Tambang

Sanem mengatakan, selaku bupati hingga saat ini dirinya belum pernah dihubungi oleh Gubernur terkait keputusan tersebut.

Tambang Setop, Bupati Belitung 'Banjir' Telepon dari Sopir Truk Tambang
Pos Belitung/Dok
Lokasi eks tambang ilegal di Dusun Aik Ranggong, Desa Air Saga terbengkalai 

Laporan Wartawan Pos Belitung Dede Suhendar

POSBELITUNG.COM, BELITUNG - Bupati Belitung Sahani Saleh mengaku menerima banyak panggilan telepon yang berisi keluhan soal pertambangan dari para sopir tambang.

]Hal ini berkaitan dengan keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Babel yang menghentikan aktivitas pertambangan selama dua minggu pasca banjir di Pulau Belitung.

"Kalau dihubungi gubernur atau perusahaan tambang sampai sekarang belum. Justru sopir-sopir ini yang menghubungi ngeluh tidak kerja," katanya.

Menurut dia, jika aktivitas tambang berhenti, secara otomatis penghasilan mereka tidak dibayarkan. Sehingga ekonomi keluarga para supir-supir tersebut terkena dampak dari keputusan tersebut.

Selain itu, lanjut Sanem, sebagian pasir dari Belitung diperlukan untuk kebutuhan pembangunan MRT di Jakarta. Sebelumnya telah melalui proses uji labor untuk mengukur kandungannya, sehingga dinyatakan layak bagi proyek tersebut.

"Kalau tidak bisa dikirim, nantinya akan diganti dari daerah lain. Secara otomatis terhambat juga, karena harus ulang dari awal lagi seperti uji lab," katanya.

Ia menambahkan, sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Babel terkait permasalahan tersebut. Namun, kata dia, kepala dinas juga harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh gubernur.

Bupati menilai keputusan tersebut sepihak.

Karena, sebelum mengambil keputusan tersebut tidak melibatkan bupati. Terlebih keputusan tersebut tanpa didasari keputusan tertulis baik berupa edaran maupun keputusan gubernur.

"Dalam hal ini kita bicara tambang secara keseluruhan yang sifatnya legal. Sebaiknya ini dikoordinasikan dulu di tingkat kabupaten, bukan apa-apa jadi kesan tidak semena-mena," katanya saat ditemui posbelitung.com di rumah dinasnya, Kamis (10/8/2017).

Sanem mengatakan, selaku bupati hingga saat ini dirinya belum pernah dihubungi oleh gubernur terkait keputusan tersebut. Namun yang menghubunginya justru dari para sopir perusahaan tambang yang mengeluhkan pendapatan mereka hilang.

Ia mengakui, semenjak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, masalah pertambangan menjadi kewenangan provinsi.

Akan tetapi, dampak yang timbul justru akan dirasakan langsung oleh pemerintah kabupaten.

Penulis: Dede Suhendar
Editor: edy yusmanto
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help