PosBelitung/
Home »

Lokal

Seluruh Fraksi Menolak Raperda Perubahan tentang BUMD Beltim, Begini Jawaban Direktur

Apalagi menurut dia, gerak BUMD PT PBT terbatas sebab modal yang diberikan Pemkab Beltim hanya Rp 5 miliar dari Rp 20 miliar yang dijanjikan.

Seluruh Fraksi Menolak Raperda Perubahan tentang BUMD Beltim, Begini Jawaban Direktur
IST
Direktur PT PBT Selamet Ridai 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.COM, BELITUNG TIMUR - Direktur BUMD PT Pembangunan Belitung Timur (PT BPT)Selamet Ridai mengatakan, perlunya persetujuan DPRD Beltim dalam menjalankan usaha yang bersifat kerja sama dapat menghambat kinerja BUMD.

Sejak November 2015, Selamet menyebut pihaknya telah mengajukan surat permohonan untuk kerja sama.

Sempat dibahas, lalu pihaknya kembali menyodorkan surat guna meminta persetujuan pada awal-awal 2016.

"Tapi sampai detik ini persetujuan itu tidak keluar," ujar Selamet usai paripurna pendapat akhir fraksi tentang Raperda Perubahan atas Perda Beltim tentang Pembentukan PT PBT, Selasa (12/9/2017).

"Kami sudah mengajukan permohonan persetujuan untuk kerja sama sejak lama. Tapi mau tidak mau kami langgar karena menurut kami, perda ini memang produk hukum, tapi itu kami anulir melalui Peraturan-peraturan Mendagri mengenai kerja sama BUMD, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya. Kuncinya ada di dua hal, pertama mengenai RUPS, dan kedua Undang-undnag persero. Ini dasar kami melakukan kerja sama," bebernya lagi.

Selain itu, berdasarkan penafsiran Selamet mengenai administrasi negara, jika tak ada tanggapan atas permohonan pihaknya, maka ketentuan persetujuan DPRD Beltim tersebut bisa dianggap gugur demi hukum.

"Ini pendapat saya. Mungkin perlu pendapat dari ahli hukum. Karena memang kami sudah mengajukan permohonan persetujuan sejak November 2015 dan Februari 2016. Itu sudah ada surat permohonan dan tidak pernah disetujui," ujarnya.

Tidak adanya persetujuan DPRD ini dinilai semakin menyulitkan gerak BUMD.

Apalagi menurut dia, gerak BUMD PT PBT terbatas sebab modal yang diberikan Pemkab Beltim hanya Rp 5 miliar dari Rp 20 miliar yang dijanjikan.

Dia juga tak mempermasalahkan jika Pemkab Beltim melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka.

"Tanpa kami kerja sama, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau Pemda mau mengevaluasi kinerja kami, ya tidak masalah. Kami diangkat melalui SK Bupati, kalau di RUPS kami dinilai melakukan hal-hal yang merugikan pemerintah dan perusahaan ya silakan. Tapi dalam audit yang dilakukan akuntan publik, keuangan kami wajar. Tahun ini kami sudah membukukan keuntungan walaupun sedikit, inipun karena kerja sama dengan pihak lain," bebernya.

BUMD PT PBT, tutur Selamet, memerlukan dukungan berbagai pihak untuk menjalankan usaha. Sebab mustahil bagi BUMD untuk bekerja hanya dengan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada.

"Kami harus punya dukungan, baik dari masyarakat, BUMDes, UMKM, ataupun pihak lainnya. Naif jika suatu perusahaan berjalan tanpa ada kerja sama," kata dia.

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: aladhi
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help