PosBelitung/
Home »

Lokal

Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu Minta KPK Kawal Penyusunan RZWP3K Babel

Miftah mengatakan, langkah itu adalah langkah yang akan mereka ambil setelah pihaknya diagendakan bertemu DPRD Babel...

Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu Minta KPK Kawal Penyusunan RZWP3K Babel
Pos Belitung/Dedi Qurniawan
Spanduk bernada penolakan tambang laut di Pulau Belitung yang dijejerkan di trotoar halaman Gedung DPRD Beltim, Kamis (9/11/2017). POS BELITUNG/DEDY QURNIAWAN 

Laporan Wartawan Pos Belitun, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.COM, BELITUNG TIMUR - Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu berencana akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penyusunan draft dan penyususunan rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Babel.

Demikian disampaikan Koordinator aliansi tersebut, Miftahudin melalui siaran pers yang diterima Pos Belitung, Minggu (12/11/2017).

Miftah mengatakan, langkah itu adalah langkah yang akan mereka ambil setelah pihaknya diagendakan bertemu DPRD Babel, Senin (13/11/2017) besok.

"Dikarenakan menurut analisa kami terlalu banyak kepentingan korporasi tambang yang masuk dalam RZWP3K sehingga kami menduga akan banyak terjadi (kemungkinan ataupun potensi) pelanggaran-pelanggaran entah itu gratifikasi atau pelanggaran-pelanggaran lain," ujar Miftah dalam siaran pers yang diterima Pos Belitung, Minggu (12/11/2017).

Dalam siaran pers tersebut disebutkan, sembilan orang Perwakilan peserta "Aksi solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu" berangkat menuju Pangkalpinang untuk menghadiri audiensi di DPRD Babel 2018, Minggu (12/11/2107).

Sebelumnya, IKPB Pusat (salah satu motor Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu) mendapat surat balasan dari DPRD Babel perihal permintaan audiensi pada hari Senin (13/11/17) besok.

Audiensi dengan DPRD Babel itu untuk menindak lanjuti tuntutan yang dibawa ketika aksi damai yang dilakukan pada hari Kamis (9/11/17)lalu.

Perwakilan peserta Aksi solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu" terdiri dari Nelayan, mahasiswa (IKPB), Gapabel ( Gabungan Pecinta Alam Belitong ) yang tergabung dalam "Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu".

Menurut Miftah, DPRD provinsi memiliki kapasitas yang besar terhadap otonomi daerah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014.

Poros poros kebijakan eksekutif tak luput dari pada tupoksi DPRD provinsi sebagai lembaga legislasi daerah.

"Dikarenakan tidak mendapatkan jawaban yang tidak pasti mengingat kapasistas DPRD kabupaten tidak memiliki wewenang secara administratif, maka dari itu perwakilan peserta aksi akan beraudiensi ke tingkat Provinsi dengan membawa tuntutan yang sama," ujarnya. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: aladhi
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help