Home »

Lokal

Breaking News

Kakanwil DJPb Babel Tegaskan Ini Kepada Satker

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas perubahan APBN

Kakanwil DJPb Babel Tegaskan Ini Kepada Satker
Pos Belitung/Dok
Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Babel Supendi didamping Kepala KPPN Tanjungpandan Rd Yen Yen Nuryeni menyerahkan DIPA Petikan Tahun 2018 kepada Kepala Bandara Internasional H AS Hanandjoedin Tanjungpandan Anies, Selasa (19/12/2017). 

Laporan Wartawan Pos Belitung Dede Suhendar

POSBELITUNG.COM, BELITUNG - Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Babel Supendi mengatakan, masih terdapat satuan kerja (satker) yang melakukan belanja sebelum terdapat anggaran atau melebihi pagu yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dirinya menegaskan DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran, bukan laporan pertanggungjawaban.

"Jadi kalau mau melaksanakan kegiatan tolong dilihat dulu anggarannya ada atau tidak. Kalau tidak mencukupi ajukan dulu revisinya ke Kanwil DJPb," ujarnya, Selasa (19/12/2017).

Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas perubahan APBN atau APBD jika anggaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia.

Baca: Bandara H AS Hanandjoeddin Penerima DIPA 2018 Terbesar

Menurut Supendi, pernyataan itu tidak hanya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Penulis: Dede Suhendar
Editor: edy yusmanto
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help