Honor Panitia Pilkades Sama, Ini Tanggal Pencoblosan Pilkades Serentak 2018

Kemudian, lanjutnya, sebagai persiapan hasil rapat juga mengimbau kepada kades yang memasuki akhir jabatan untuk...

Honor Panitia Pilkades Sama, Ini Tanggal Pencoblosan Pilkades Serentak 2018
net
Ilustrasi Pilakdes 

TANJUNGPANDAN, POS BELITUNG - Penyelenggaran Pilkades 2018 di Kabupaten Belitung bakal digelar pada 10 Oktober mendatang.

Jadwal itu ditetapkan berdasarkan rapat kerja yang digelar di ruang rapat bupati, Senin (8/1).

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung Wigman WS mengatakan, desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi sebanyak 13, meliputi Desa Aik Rayak, Air Merbau, Aik Ketekok, Aik Pelempang Jaya, Perawas, Terong, Sijuk, Tanjong Tinggi, Pelepak Pute, Padang Kandis, Pulau Sumedang, dan Desa Pulau Seliu.

Berdasarkan aturan, pelaksanaannya secara bergelombang dengan interval dua tahun.

"Jadi nanti sisanya kami akan selesaikan di tahun 2020," kata Wigman, kemarin.

Kemudian, lanjutnya, sebagai persiapan hasil rapat juga mengimbau kepada kades yang memasuki akhir jabatan untuk menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahunan dan masa jabatan.

Ditambah persiapan pembentukan panitia baik tingkat kabupaten maupun tingkat desa.

"Juga ada masukan tadi untuk honor panitia tingkat desa itu diseragamkan. Jadi tidak ada perbedaan masing-masing desa," ujarnya.

Ia menambahkan, yang menjadi sorotan penunjukkan Penjabat (Pj) sebagai pengganti kades yang telah habis masa jabatannya.

Menurut Wigman, yang berhak menentukan seorang Pj berada di tangan bupati, tetapi BPD dan kecamatan boleh mengusulkan nama.

Berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), calon kepala desa diperbolehkan dari desa mana saja. Dalam artian tidak membatasi asal domisili dari desa setempat seperti aturan sebelumnya.

Akibatnya, Pemkab Belitung telah merivisi Perda Nomor 10 Tahun 2016 menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2017.

"Itu berdasarkan tuntutan salahsatu kades di Pilkades 2016 lalu. Jadi tuntutan itu diakomodir oleh MK dan aturannya berubah," ucap Wigman.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten I Setda Kabupaten Belitung Mirang Uganda itu juga dihadiri Kabag Tapem, disdukcapil, serta para camat. (Pos Belitung/n1)

Editor: aladhi
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help