Oknum ASN Diskominfo Beltim Merangkap Jadi Kepala Sekolah, Kok Bisa?

Yayan mengatakan, tindakan terhadap ASN tersebut adalah kewenangan pejabat atasannya langsung. "Dalam hal ini kepala OPD-nya...

Oknum ASN Diskominfo Beltim Merangkap Jadi Kepala Sekolah, Kok Bisa?
Pos Belitung/Yudistira Gatra Praja
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Beltim, Mudiarsono. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.COM, BELITUNG TIMUR - ‎Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Beltim Mudiarsono (Yayan) mengatakan, oknum ASN Diskominfo Beltim yang merangkap sebagai kepala sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Manggar dilarang secara ketentuan kepegawaian.

Kata dia, ASN tersebut harus cuti di luar tanggungan atau berhenti menjadi PNS terlebih dahulu.

"Kalau memang benar-benar mau jadi kepala sekolah. Kalau cuti di luar tanggungan itu harus punya alasan yang jelas. Itupun BKN yang menyetujui, bukan BKD ataupun Bupati. Jadi pilihannya ada dua dari sisi kepegawaian, berhenti atau cuti di luar tanggungan," ucap Yayan kepada Pos Belitung, Selasa (6/2/2018).

Yayan mengatakan, tindakan terhadap ASN tersebut adalah kewenangan pejabat atasannya langsung.

"Dalam hal ini kepala OPD-nya. Kepala OPD-nya yang ambil tindakan," ujar ‎Yayan.

Sebelumnya diberitakan, ‎Komisi I DPRD Belitung Timur (Beltim) memanggil dan menggelar rapat dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Beltim, Senin (5/2) kemarin.

Rapat itu digelar tersebab adanya aduan sejumlah guru dan pengurus suatu sekolah menengah swasta di Kecamatan Mangggar tentang kepala sekolah mereka yang merangkap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Beltim.

Dinyatakan, karena status itu pula hubungan kepala sekolah dan para guru dan pengurus sekolah tidak harmonis.

"Intinya guru-guru tersebut mempertanyakan tentang keberadaan (status) kepala sekolah tersebut. Dia adalah ASN dari sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Beltim. Mereka juga mengadukan soal (kebijakan) penempatan para guru dan sebagainya, " ujar Ketua Komisi I DPRD Beltim Jafri kepada sejumlah wartawan seusai pertemuan tersebut. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: aladhi
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help