Tak Lapor LHKPN Pencairan TPP Ditunda

Yulizar menyebutkan pelaporan LHKP ini wajib bagi pejabat negara sebagai deteksi dini dari tindakan korupsi.

Tak Lapor LHKPN Pencairan TPP Ditunda
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Babel, Yulizar usai sosialisasi bimbingan teknis E-LHKPN, di ruang rapat Pasir Padi, Selasa (13/3/2018). 

POSBELITUNG.CO-- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat wajib lapor yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2017 hingga 31 Maret 2018.

"Untuk Babel kita minta 259 wajib lapor itu sudah harus lapor tanggal 16 Maret, tapi secara nasional dari KPK terakhir pelaporan itu tanggal 31 maret. Kalau sampai 31 maret tidak melaporkan juga kebijakan pak Gubernur TPP nya akan ditunda pencairannya," kata Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Babel, Yulizar usai sosialisasi bimbingan teknis E-LHKPN, di ruang rapat Pasir Padi, Selasa (13/3/2018).

Yulizar menyebutkan pelaporan LHKP ini wajib bagi pejabat negara sebagai deteksi dini dari tindakan korupsi.

"Ini sebagai bentuk deteksi dini, saya yakin bahhwa tanggal 16 maret 2018 wajib LHKPN tepat waktu wajib lapor pembayaran. Pelaporan ini juga bagian dari penilaian pimpinan," katanya.

Menurutnya, selain pelaporan kepatuhan dalam pelapor juga tak kalah penting. Harta kekayaan yang dilaporkan juga harus benar.

"Kita petakan mana yang patuh, karena kepatuhan ini juga penting. Makanya kita ingatkan untuk yang wajib lapor ini segera melaporkannya," katanya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help