OPINI

Revitalisasi Budaya Daerah di Ranah Pendidikan

Perubahan ini berimplikasi terhadap otonomisasi pendidikan terutama menyangkut peran sekolah

Revitalisasi Budaya Daerah di Ranah Pendidikan
net/google
Ilustrasi foto 

Oleh Fithrorozi

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kebijakan otonomi daerah yang bergulir  pasca reformasi menempatkan sektor pendidikan  sebagai perangkat penting  dalam mewujudkan otonomisasi dan demokratisasi.

Implikasinya, kepala sekolah dan guru  diberikan  kewenangan dalam penyediaan sarana prasarana, sumberdaya dan program pembelajaran sedangkan  pemerintah daerah menempatkan diri sebagai  fasilitator. 

Dalam pelaksanaanya, kebijakan ini dipengaruhi oleh perubahan peraturan yang mendasari kebijakan otonomi daerah.   

Dalam Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional disebutkan hak masyarakat dalam perencanaan pendidikan sebagai dasar kewenangan masyarakat dalam mewujudkan mutu pendidikan.  

Kemudian pada  pasal 9 dinyatakan bahwa  masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Pelibatan masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat otonomisasi dan demokratisasi dalam dunia pendidikan. Demokratisasi pendidikan diperlukan untuk  menjamin kesamaan hak dan akses terhadap pendidikan.

Sedang  otonomisasi pendidikan bertujuan untuk  mewujudkan fungsi manajemen pendidikan sehingga mampu membangun pendidikan berbasis masyarakat, baik yang di sekolah maupun di luar sekolah.

Sayangnya pelibatan masyarakat ini sering terjebak pada persoalan restribusi pendidikan.

Sekolah melalui Komite Sekolah mengharapkan dukungan wali murid berperan  dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sejalan waktu, orang tua mempertanyakan  komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis.

Halaman
1234
Editor: edy yusmanto
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help