Home »

Lokal

Dinsos Pangkalpinang Keluarkan 780 Rekomendasi SKTM, Dua Diantaranya Dibatalkan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduan Anak Kota Pangkalpinang ramai dikunjungi warga selama musim masuk sekolah jelang tahun ajaran baru

Dinsos Pangkalpinang Keluarkan 780 Rekomendasi SKTM, Dua Diantaranya Dibatalkan
BANGKA POS/DEDY QURNIAWAN
Kepala Dinas Sosial dan PPA Pangkalpinang Fitriansyah 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.CO - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduan Anak (PPA) Kota Pangkalpinang ramai dikunjungi warga selama musim masuk sekolah jelang tahun ajaran baru ‎ini. Warga dinyatakan datang untuk mengurus surat rekomendasi Dinsos PPA Pangkalpinang terhadap kelayakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang digunakan untuk masuk sekolah.

Tercatat, sebanyak 780-an rekomendasi mengenai kelayakan SKTM telah dikeluarkan Dinsos PPA Pangkalpinang selama musim masuk sekolah tahun ini. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada dua SKTM yang dibatalkan atau dianggap tidak sah karena pengurusnya merupakan pensiunan bank yang memiliki rumah layak, memiliki kendaraan, dan ada pula yang memiliki sejumlah rumah kost.

Kepala Dinas Sosial PPA Pangkalpinang Fitriansyah ‎menjelaskan, warga berdatangan ke Dinsos PPA karena diminta sekolah untuk mendapatkan rekomendasi dari pihaknya mengenai SKTM yang telah dikeluarkan lurah‎.

"Dalam bulan ini, memang banyak warga yang datang meminta dikeluarkan rekomendasi untuk pengurusan masuk sekolah. ‎ Walaupun ada SKTM, tidak serta merta kami keluarkan rekomendasinya. Ada beberapa yang kami anulir (batalkan) SKTM-nya,"‎ kata Kepala Dinsos PPA Pangkalpinang Fitriansyah kepada Bangka Pos ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/7/2018).

Prosedurnya adalah Dinsos PPA mengeluarkan rekomendasi kelayakan SKTM setelah mencocokannya dengan Basis Data Terpadu (BDT) warga tidak mampu. Sekadar diketahui, BDT warga tidak mampu di Pangkalpinang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial sebanyak 9800-an Kepala Keluarga (KK).

BDT tersebutlah yang menjadi dasar Dinsos mengeluarkan rekomendasi kelayakan SKTM.‎

"Lurah kan mengeluarkan SKTM, tapi mungkin sekolah meminta penegasan kembali dari kami mengenai SKTM. Jadi kami merekomendasikan bahwa warga ini benar-benar tidak mampu," katanya.

Fitriansyah menjelaskan, pihaknya memiliki loket dan petugas pelayanan khusus yang diberi nama Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk mengurusi rekomendasi mengenai kelayakan SKTM ini. SLRT juga bisa didatangi untuk pengurusan terkait pendataan Kartu Keluarga Sejahtera, ‎Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sosial lainnya.

Terkait masuk tahun ajaran baru, Fitriansyah menjelaskan, ada juga warga yang datang tidak membawa SKTM, melainkan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Jika warga telah memiliki kartu ini, maka ia sudah bisa dibilang masuk dalam BDT.

"Maka kami keluarkan rekomendasinya. Peruntukannya terserah sekolah, yang jelas kami menjelaskan benar bahwa warga itu tidak mampu. Kalau tidak masuk BDT, kami akan adakan survei ke lapangan. Walaupun sudah dikeluarkan SKTM-nya oleh lurah, jika menurut‎ kami, berdasarkan ketentuan itu tidak layak, kami tidak akan keluarkan," katanya.

Sementara jika yang datang membawa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) maka Dinsos PPA akan langsung mengeluarkan rekomendasi, tanpa perlu diverifikasi. Pihaknya juga mengimbau sekolah untuk memprioritas pendaftar yang memiliki kartu PKH ini.

"Karena mereka adalah warga miskin yang paling rendah. Jadi mereka langsung kami keluarkan rekomendasi. Kami juga menyarankan untuk sekolah‎ untuk memprioritaskan mereka karena mereka wajib sekolah dan mendapat bantuan," kata Fitriansyah. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help