Perusahaan di Pangkalpinang Tidak Bisa Mengurus Perizinan Jika Belum Bayar BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang menjalin kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Perusahaan di Pangkalpinang Tidak Bisa Mengurus Perizinan Jika Belum Bayar BPJS Ketenagakerjaan
Ist
Plt Wali Kota Pangkalpinang, M.Sophian, Fais Saleh Harharah Kepala Kantor Cabang Pangkalpinang serta Kepala PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, H. Abdul Ghoni saat penandatanganan kerja sama, Senin (9/7/2018). 

POSBELITUNG.CO -- BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang menjalin kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Kerja sama ini untuk melindungi pekerja yang bekerja di perusahaan dari kecelakaan kerja dan kematian melalui program Jaminan Sosial dengan penandatanganan kerja sama (PKS) tentang syarat perizinan bagi pelaku usaha di Kota Pangkalpinang, Senin (09/7/2018).

Plt Wali Kota Pangkalpinang, M. Sophian mengatakan kerja sama ini dibangun untuk mengoptimalkan peran Jaminan Sosial dalam rangka perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja.

"Kerja sama ini, sekaligus membantu para pengusaha memberikan kesejahteraan para pekerjanya dengan memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun,” ungkap M Sophian saat mendampingi penandatanganan kerja sama yang dihadiri Fais Saleh Harharah Kepala Kantor Cabang Pangkalpinang serta Kepala PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, H. Abdul Ghoni.

Pada kesempatan sama, Fais Saleh Harharah Kepala Kantor Cabang Pangkalpinang mengatakan, pihaknya mencoba mengoptimalkan jaminan sosial tenaga kerja, supaya semua pekerja di Kota Pangkalpinang dapat terlindungi sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang kewajiban pemberi kerja dan pekerja dalam mengikuti jaminan sosial.

"Jadi perusahaan baru yang mau mengurus izin, bahkan tenaga kerja barunya juga dapat dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan program-programnya," sebut Fais.

Lanjut Fais, tanpa membayar kewajibannya terhadap jaminan social tersebut, maka perusahaan yang mengurus izin atau memperpanjang izinnya akan ditolak sesuai dengan PP 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi administrasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial dan PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha

"Target BPJS Ketenagakerjaan semua perusahaan yang mengurus perizinan bisa semuanya terdaftar, dan ini sebagai bahan evaluasi kita untuk meningkatkan kerjasama ini," imbuhnya.

Hal senada dikatakan Kepala PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, H. Abdul Ghoni.

Ditegaskannya bahwa, tidak akan melanjutkan izin bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya karena sudah diatur di undang undang dan Peraturan Pemerintah.

Dia menyampaikan, sudah menjadi kewajiban tenaga kerja harus terlindungi jaminan sosial, sehingga pengusaha juga harus memenuhi kewajibannya. Jika tidak, maka izinnya akan ditahan hingga kewajibannya selesai dibayarkan.

"Perusahaan yang sempat tidak membayarkan kewajibannya karena alasannya tidak tahu mengenai aturan tersebut. Jika tidak bayar kewajibannya, maka sistem akan menguncinya," pungkas dia. (win)

Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help