Home »

Lokal

Proses Mediasi Perceraian Kebanyakan Berlangsung Alot dan Gagal

Mediasi biasanya berlangsung kurang lebih selama 40 hari serta penyebab proses mediasi dalam kasus perceraian sering gagal

Proses Mediasi Perceraian Kebanyakan Berlangsung Alot dan Gagal
(Al Arabiya/Supplied)
Ilustrasi pengadilan. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Yudha Palistian

POSBELITUNG.CO -- Kepala Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Iwan Gunawan mengungkapkan,  kebanyakan proses mediasi dalam kasus perceraian yang sudah masuk dalam proses maupun sudah putus di PN Pangkalpinang berlangsung alot dan gagal.

Iwan pun mengatakan, mediasi biasanya berlangsung kurang lebih selama 40 hari serta penyebab proses mediasi dalam kasus perceraian sering gagal dikarenakan oleh beberapa faktor.

Seperti kesalahpahaman dan tidak adanya informasi mediasi masih dilihat sebagai konseling, meditasi, dan kompromi.

"Serta ketakutan terhadap konflik, Skeptis terhadap hasil, Psikologi menang-kalah, dan anggapan bahwa mediasi adalah keadilan dengan biaya minimal," jelasnya.

Padahal sebenarnya Mediasi bertujuan untuk alternatif di dalam penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak.

"Sedangkan Mediator adalah orang atau pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan hukum yang sudah memiliki sertifikat, dan disepakati oleh para pihak yang besengketa untuk menyelesaikan permasalahanya," ujar iwan.

Ia pun menjelaskan,  dalam persidangan waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menengahi.

Hakim, melalui perwakilan hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk mengambil peran langsung atau aktif dalam proses mediasi.

"Penasihat hukum para pihak berkewajiban untuk mendorong pihak-pihak tersebut untuk memainkan peran langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim harus menjelaskan prosedur mediasi menurut Perma no. 1 tahun 2008 kepada pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2008," tutupnya. 

Penulis: Yudha Palistian
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help