PN Sungailiat Tolak Tiga Mantan Napi Ingin Jadi Wakil Rakyat

Yang mantan Napi ada yang mau urus, tapi bagi yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih, kita tidak buatkan

PN Sungailiat Tolak Tiga Mantan Napi Ingin Jadi Wakil Rakyat
Kompasiana.com
Ilustrasi caleg

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

POSBELITUNG.CO-- Ternyata mantan narapidana (Napi) juga berminat jadi wakil rakyat. Sama seperti bakal calon legislatif (Bacaleg) lainnya, mantan terpidana ini juga berusaha melengkapi berkas pencalonan agar dapat maju sebagai calon legislatif di daerah. Namun persyaratan bagi mantan Napi ini lebih diperketat. Tak heran jika tiga orang napi, ditolak mengurus administrasinga di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, karena terbentur aturan.

Ketua PN Sungailiat Bangka, Sarah Louis Simanjuntak diwakili Humas II, R Narendra Mohni kepada Bangka Pos Groups, Selasa (17/7/2018) mengatakan, secara umum, langkah yang dilakukan oleh bacaleg ketika ingin mengurus surat terkait persyaratan di PN Sungailiat, sudah diatur sesuai ketentuan .

"Syarat-syaratnya, fotocopy KTP pemohon, foto 3x4 satu lembar, surat permohonan dari pemohon kepada ketua PN Sungailiat, surat pernyataan tidak pernah dipidana pribadi, surat keterangan dari lurah dan SKCK (Polisi)," katanya.

Saat disinggung soal mantan narapidana (Napi) yang kemudian jadi pengurus partai atau mau mencalonkan diri sebagai legislatif dan mengurus surat kelengkapan di PN Sungailiat? Narendra menjelaskan aturannya.

"Yang mantan Napi ada yang mau urus, tapi bagi yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih, kita tidak buatkan. Sampai saat ini tercatat ada tiga pemohon (mantan napi) yang kami tolak permohonannya karena pernah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana dari perbuatan pidana yang dilakukannya diancam hukumannya lima tahun," kata Kiki, sapaan R Narendra Mohni.

Ia menjelaskan, aturan ini terkait Pasal 240 Ayat (1) Poin (g) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu menyatakan bakal calon (Bacaleg) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/klKota adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

"Kecuali (mantan Napi itu) secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," katanya.

Namun pada kasus seperti ini, Pengadilan tidak lagi mengeluarkan keterangan tersebut. Sehingga proaesnya , bacaleg setelah mengumumkan diri kepada publik melalui media masa, kemudian dia mendaftarkan diri kepada KPU dengan membawa salinan resmi putusan PN dan keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah tahanan (Rutan).

Lain halnya bagi Bacaleg mangan napi namun ketika diadili, kasus pidananya hanya diancam pidana di bawah lima tahun. Khusus Baceleg seperti ini diakui Narendra, dapat dipermudah urusannya oleh pengadilan karena memang diatur sesuai ketentuan. Undang-undang. Terkait Bacaleg mantan Napi anacaman dibawah lima tahun kata Narendra, baru ada satu orang Baceleg yang datang ke PN Sungailiat.

"Baru satu (mantan Napi seperti ini). Surat keterangannya sudah keluar (dari PN) dan sudah diambil sama orangngnya," jelas humas yang juga hakim berpenampilan kepala plontos itu menyebut fakta yang sebenarnya.

Penulis: ferylaskari
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved