KPUD Bateng Minta Penjelasan ke PN Sungailiat Terkait Eks Napi Daftar Caleg

KPU hanya minta penjelasan ke pihak terkait memastikan yang bersangkutan mantan narapidana atau bukan

KPUD Bateng Minta Penjelasan ke PN Sungailiat Terkait Eks Napi Daftar Caleg
bangkapos/riki
Komisioner Divisi Perencanaan Data Informasi dan Teknis KPUD Bangka Tengah Marhaendra Yuliansyah 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

POSBELITUNG.CO--KPUD Bangka Tengah telah meminta penjelasan ke Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat terhadap adanya satu bakal calon legislatif (Bacaleg) eks Narapidana mendaftarkan diri ke KPUD Bateng.

Menurut Komisioner Divisi Perencanaan Data Informasi dan Teknis KPUD Bangka Tengah, Marhaendra Yuliansyah pihaknya telah menanyakan hal tersebut ke Pengadilan Negeri Sungailiat terkait hal itu, yang menyatakan benar bersangkutan merupakan eks narapidana.

"KPU hanya minta penjelasan ke pihak terkait memastikan yang bersangkutan mantan narapidana atau bukan, jawaban dari PN Sungailiat ada berkas yang dimaksud di PN Sungailiat," jelas Marhaendra kepada wartawan, Kamis (26/7/2018).

Namun ketika kembali ditanyakan yang bersangkutan berasal dari parpol mana dan terjerat kasus apa, Marhaendra enggan mengatakanya, karena alasanya ini baru bakal calon, belum masuk daftar calon sementara.

"Tidak usah la, soal baru bakal calon masuk daftar calon sementara (DCS) saja belum," ungkapnya.

Marhaendra menjelaskan bahwa apabila Bacaleg mantan Narapidana ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Caleg sesuai PKPU Nomer 20 tahun 2018.

"Salah satu syarat calon yang harus di penuhi bila caleg tersebut mau mencalonkan diri sesuai PKPU Nomer 20 tahun 2018 pasal 8 ayat 1 adalah bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik terkait status mantan narapidana," lanjutnya.

Kemudian, lanjutnya yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dari kepala LP yang menerangkan bahwa bakal calon telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Lalu ada salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
kemudian surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana," tukasnya.

Selanjutnya, bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau Nasional. Persyaratan tersebut harus KPU terima paling lambat 31 Juli 2018.

"Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka kami nyatakan tidak memenuhi syarat menjadi caleg dan akan dicoret dari daftar Bacaleg," tegasnya.

Penulis: Riki Pratama
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved