Nyaleg, Kades dan BPD Harus Mundur

Aparatur desa dan unsur penyelenggaraan pemdes dilarang terlibat aktif berpolitik

Nyaleg, Kades dan BPD Harus Mundur
Posbelitung/dede s
Kepala DPPKBPMD Nurman Sunanda didampingi Kabid PMD Wigman WS dan Kasi Pemdes Budi Swasta berkoordinasi dengan Divisi Teknis KPU Kabupaten Belitung Agus Sumardi, Senin (30/7/2018). 

POS BELITUNG.CO- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Nurman Sunanda menyambangi Kantor KPU Kabupaten Belitung, Senin (30/7/2018).

Kedatangan Nurman didampingi Kabid PMD Wigman WS dan Kasi Pemdes Budi Swasta yang disambut Divisi Teknis KPU Kabupaten Belitung Agus Sumardi membahas aturan aparatur desa dan unsur penyelenggaraan pemerintah desa (pemdes) yang ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon legeslatif 2019.

"Kedatangan kami ke kantor KPU ini intinya berkoordinasi terkait aparatur desa dan lembaga desa lainnya yang ikut nyaleg. Karena sesuai dengan aturan, mereka harus mengundurkan diri," ujar Kabid PMD, DPPKBPMD Wigman WS kepada posbelitung.

Ia mengatakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bupati Belitung sudah mengeluarkan surat imbauan tertanggal 17 Juli lalu.

Dalam surat itu, aparatur desa dan unsur penyelenggaraan pemdes dilarang terlibat aktif berpolitik baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota.

Hal dimaksud meliputi kades, perangkat desa, BPD, BUMDes dan lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, LPM, Karang Taruna dan PKK).

Imbauan tersebut berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, lalu mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-‎Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

"Jadi sudah jelas aturannya bahwa mereka yang termasuk unsur Pemdes ini harus mengundurkan diri dulu," katanya.

Selain itu, aturan tersebut juga dipertegas dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pasal 8 ayat (5) huruf g yang menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan desa tidak boleh berafiliasi menjadi anggota parpol.

Wigman menambahkan hingga saat ini baru dua orang yang menyampaikan surat pengunduran diri kepada DPPKBPMD dan sedang dalam proses kepengurusan.

Halaman
123
Penulis: Dede Suhendar
Editor: khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved