Ini Putusan MK Terkait Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada 2018

Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan sidang pleno terbuka dengan agenda pembacaan putusan nomor 24/PHP.Bup-XVI/2018, Jumat

Ini Putusan MK Terkait Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada 2018
ist
Ketua KPU Kabupaten Belitung Soni Kurniawan (kanan) berfoto bersama JPN Kejari Belitung usai mengikuti sidang gugatan PHP di MK, Jumat (10/8/2018). 

Laporan Wartawan Pos Belitung Dede Suhendar

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan sidang pleno terbuka dengan agenda pembacaan putusan nomor 24/PHP.Bup-XVI/2018, Jumat (10/8/2018).

‎Dalam amar putusan sidang yang dimulai pukul 08.30-11.30 WIB itu mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon dan menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal standing.

Dalam pengucapan putusan yang dibacakan oleh anggota hakim Manahan MP Sitompul ‎menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau tidak diteruskan karena tidak memenuhi unsur Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

"‎Artinya hari ini putusan Dismissal yang ditetapkan oleh MK terhadap perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 bagi semuanya untuk ditaati dan dihormati," ujar Ketua KPU Kabupaten Belitung Soni Kurniawan saat dihubungi posbelitung.co.

Ia mengatakan, majelis hakim yang diketuai oleh Anwar Usman itu membatasi pihak yang masuk ke ruang sidang. Pihak yang ikut masuk diantaranya pemohon diwakili kuasa hukumnya, pihak termohon diwakili Ketua KPU Kabupaten Belitung didampingi Jaksa Pengacara Negara (JPN).

‎Sebelumnya, MK telah menggelar sidang dua kali sebelum pembacaan putusan. Dimana sidang pertama digelar pada Kamis (26/7/2018) dengan agenda pembacaan dakwaan dan dilanjutkan sidang kedua pada Selasa (31/7/2018) dengan agenda jawaban termohon.

Penulis: Dede Suhendar
Editor: khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help