Sandiaga Uno Lebih Pilih Mundur Dari Jabatan Wagub Ketimbang Cuti, Ternyata Karena Ini

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendampingi calon presiden, Prabowo

Sandiaga Uno Lebih Pilih Mundur Dari Jabatan Wagub Ketimbang Cuti, Ternyata Karena Ini
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Sandiaga Uno 

POSBELITUNG.CO - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendampingi calon presiden, Prabowo Subianto.

Bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memutuskan maju sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, diatur dalam empat landasan hukum sekaligus.

Yakni Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, PKPU Nomor 22 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018.

Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa seseorang yang sedang menjabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus meminta izin kepada presiden (Pasal 171 ayat 1).

"Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/8/2018).

Surat permintaan izin ini sebagaimana diatur Pasal 171 ayat (4), merupakan salah satu dokumen persyaratan yang akan disampaikan oleh capres-cawapres kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menambahkan, soal permintaan izin capres-cawapres serta cuti kampanye pemilu, tata cara pengunduran diri calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Capres dan Cawapres diatur pada Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018.

Dalam Pasal 18 ayat (1) PP 32, kata dia, disebutkan bahwa pejabat negara yang dicalonkan parpol atau gabungan parpol sebagai capres atau cawapres harus mundur dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.

Sedangkan di Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, menyatakan bahwa persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat negara dikecualikan bagi Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota (pasal 9 ayat (3)).

"Dokumen persyaratan bakal paslon yang wajib disampaikan ke KPU sebagaimana Pasal 9, mencakup surat pernyataan bermaterai yang menerangkan telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden," terangnya merujuk Pasal 10 ayat (1) butir a angka 13 (1).

Halaman
12
Editor: Evan
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help