Tahun Depan Belitung Berlakukan Tukin, Besarannya Dikembalikan Pada Kemampuan Daerah

Tukin diberlakukan kepada seluruh ASN, mulai dari staf hingga eselon II A yaitu jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Belitung

Tahun Depan Belitung Berlakukan Tukin, Besarannya Dikembalikan Pada Kemampuan Daerah
Pos Kupang
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung, Kamis (13/9/2018) sudah berencana untuk memberlakukan tunjangan kinerja (Tukin) kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencana Tukin ini akan diberlakukan tahun 2019 mendatang. Saat ini Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung sedang melakukan analisa dan pengkajian.

Tukin diberlakukan kepada seluruh ASN, mulai dari staf hingga eselon II A yaitu jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Belitung. Tukin ini, antara satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan OPD yang lain mengalami perbedaan, lantaran disesuaikan dengan beban kerja dan prestasi kerja.

"Sekarang kami masih melengkapi berkas. Karena dokumen ini harus divalidiasi terlebih dahulu, dan setelah penetapan jabatan nantinya, masih menunggu persetujuan Menpan RB," kata Plt Sekretaris BPKSDM Kabupaten Belitung Saprin kepada Posbelitung.co, Kamis (13/9/2018).

Kata Saprin, pemberian Tukin tersebut sesuai dengan jabatan dan Kabupaten Belitung diberikan batas waktu untuk menyerahkan dokumen pengajuan tukin ke Pemerintah Pusat, hingga bulan Oktober 2019.

"Oktober itu harus selesai, karena itu nanti harus divalidasi terlebih dahulu. Tentunya untuk tukin ini, satu orang dengan jabatan yang berbeda akan berbeda pula tunjangannya," ujarnya.

Nilai dari Tukin ini, misalkan jabatan Sekda disebut sebagai kelas 15 lantaran eselon II A, memiliki score 3600. Namun untuk berapa tukin yang didapat, tergantung kemampuan keuangan daerah.

"Jadi belum bisa dipastikan berapa tukin yang didapat. Kalau jabatan asisten itu kelas 14, sama dengan kepala dinas, hanya nanti berbeda di score. Untuk Staf Ahli itu kelas 13, dan Kabag itu kelas 12. Kalau staf bisa itu, di grade kelas dua," bebernya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani memastikan bahwa Tukin tersebut kini sudah direncanakan dan mulai dilakukan pembahasan oleh lembaga eksekutif. Mereka telah melakukan koordinasi dengan lembaga legislatif terkait rencana tukin ini.

"Sudah masuk dalam rencana itu, namun nilainya belum bisa ditentukan, karena dikembalikan kepada kemampuan daerah. Untuk pembahasannya dibulan Oktober nanti," kata Taufik kepada Pos Belitung, Kamis (13/9).

Kata Taufik, pengusulan untuk anggaran tukin ini menggunakan APBD induk tahun 2019 mendatang. Sehingga berapa besaran anggaran yang akan digelontorkan, kini belum bisa dipastikan.

"Karena disitu nanti, antara satu satker dengan satker lainnya sudah berbeda penghasilan tukin nya. Nah pembahasan di bulan Oktober nanti untuk anggaran belanja APBD induk dan tukin ini absensi sidik jari itu menjadi salah satu syarat utama," pungkasnya. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved