Wali Kota Disanksi Jika Tak Segera Eksekusi ASN yang Terbukti Korupsi

Plt Wali Kota Pangkalpinang M. Sopian mengatakan, ia bakal disanksi jika tak memberi tindakan kepada lima ASN

Wali Kota Disanksi Jika Tak Segera Eksekusi ASN yang Terbukti Korupsi
Bangkapos/edwardi
Plt Walikota Pangkalpinang, M Sopian 

POSBELITUNG.CO-- Plt Wali Kota Pangkalpinang M. Sopian mengatakan, ia bakal disanksi jika tak memberi tindakan kepada lima ASN dan dan dua mantan ASN Pangkalpinang yang pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan.

Hal ini ia sampaikan saat dikonfirmasi soal Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Komjen Pol (Purn) Syafruddin serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terbaru mengenai penanganan pegawai negeri sipil (PNS) yang telah dikenakan hukuman pidana kasus korupsi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangkalpinang dan Plt. Wali Kota Pangkalpinang M. Sopian diketahui telah mendatangi BKN regional 7 untuk berkoordinasi terkait ini.

"Ini sedang dalam proses," kata Sopian saat dikonfirmasi Bangka Pos, Senin (24/9/2018).

Mantan Camat Rangkui itu menyebut, SKB itu tak ubahnya peringatan untuk kepala daerah. Dia menyebut surat itu dengan istilah surat peringatan "hukum tembak" bagi kepala daerah.

Sebab, jika tak dilaksanakan, Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan disanksi.

"Kalau tidak dilaksanakan pemberhentian terhadap ASN yang tipikor, yang sudah inkrah, ini dibatasi sampai Desember 2018, kalau tidak diambil tindakan, maka kepala daerah itu akan disanksi sesuai aturan berlaku. Jadi mau tidak mau, ini seluruh Indonesia melakukan tindakan yang sama," tutur Sopian.

Terpisah, Kepala BKPSDM Pangkalpinang Agung Yubi Utama mengatakan, lima ASN yang masih tercatat sebagai ASN Pemkot dan dua yang sudah pensiun itu bakal diberi tindakan berupa pemberhentian dan diminta membayar ganti rugi atas gaji yang telah dibayarkan sebelumnya.

"Tujuh orang ini sudah inkrah karena sudah ada putusan pengadilan, lima yang masih PNS dan dua sudah pensiun. Langkah pertama, memberhentikan dulu lima ASN yang sudah inkrah ini dulu. (Terkait ganti rugi) Nanti ada keputusannya ada sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPGR), diputuskan di situ," jelas Kepala BKPSDM Pangkalpibang Agung saat dikonfirmasi Bangka Pos, Senin (24/9/2018) kemarin.

Dia mengatakan, sesuai SKB, pihaknya ditenggat untuk menindaklanjuti ini paling lama pada Desember 2018. Pemkot Pangkalpinang akan mengusahakan ini secepatnya.

Lima ASN dan dua mantan ASN ini akan menambah panjang daftar ASN Pangkalpinang yang sudah ditindak sebelumnya.

"Kalau dari yang datanya di-blokir BKN dulu sebelum ini ada empat. Ini nambah lagi. Utang lama. Sebetulnya ini bukan tanggung jawab (untuk menindak saat) Irwansyah atau Sopian, tapi lebih lama lagi, sebelum-sebelumnya," kata Agung.

Dasar penindakan ini, menurut Agung, sebenarnya bukanlah SKB, melainkan Undang-undang terkait ASN. Undang-undang mengharuskan pemberhentian bagi ASN yang tersangkut Tipikor.

"SKB ini hanya untuk mempercepat keterlenaan seluruh Indonesia ini, tanpa SKB pun sebenarnya, ini harus dieksekusi. SKB ini menegaskan lagi. Ini terus berproses. Tenggatnya seluruh Indonesia itu Desember, kami mungkin sudah eksekusi dalam waktu dekat ini," tutur dia. (*)

Penulis: Adinda Rizki Amanda
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved