Piutang Retribusi Belitung Capai Rp 367 Juta

Piutang ini secara keseluruhan terdapat di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD)

Piutang Retribusi Belitung Capai Rp 367 Juta
pos belitung/disa aryandi
Bupati Belitung H Sahani Saleh, Jumat (12/10) berfoto bersama dengan Direktur DJKN. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belitung, Jumat (12/10/2018) sudah melakukan perhitungan terhadap piutang retribusi. Utang itu merupakan wajib pajak yang belum membayar kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Belitung hingga kemarin.

Piutang ini secara keseluruhan terdapat di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Terdapat 228 wajib pajak secara keseluruhan, hingga kini belum melakukan pelunasan terhadap retribusi tersebut.

Namun untuk menyelesaikan persoalan tersebut, BPKAD Kabupaten Belitung melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPK-NL) Pangkalpinang.

"Itu retribusi pajak dari tahun 2006 sampai sekarang, nilainya secara global dari 228 wajib pajak itu Rp 367 juta. Jadi pihak wajib pajak ini tidak membayar retribusi itu kepada OPD, misalkan di OPD Dinas Pasar," kata Kepala BPKAD Kabupaten Belitung Jayusman kepada Posbelitung.co, Jumat (12/10/2018).

Kerjasama itu, kemarin sudah disepakati melalui rapat terbatas di ruang sidang Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung. Untuk penagihan terhadap wajib pajak yang belum melakukan pembayaran, bakal dibantu penagihan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui KPK NL Pangkalpinang.

"Jadi ini kemarin kami mengambil kebijakan melalui keputusan bapak Bupati Belitung, melimpahkan pengurusan piutang ini kepada pihak KPKNL Pangkalpinang. Intinya dalam rangka penghapusan, sehingga dalam pelaporan keuangan daerah bersih untuk pencatatan retribusi daerah," ujarnya.

Kata Jayusman, rapat terbatas untuk pelimpahan pengurusan itu merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Terutama dalam rangka menyelesaikan hutang retribusi yang ada di daerah sejak beberapa tahun belakang.

"Karena beberapa tahun ini kami terkendala laporan keuangan, yang ada di OPD. Jadi ada beberapa piutang dari 228 itu sudah lama, dan belum terhapus kan dari pencatatan laporan keuangan. Nah melalui KPK NL ini, apakah nanti retribusi piutang itu di cicil atau dibayar bertahap, agar bersih dari piutang daerah nantinya," bebernya. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved