UPT Samsat Belitung Terima Penambahan Target PAD, Segini Prediksi Hingga Akhir Tahun

Target baru yang ditetapkan pada bulan November 2018 kemarin, sebesar Rp 5,9 miliar.

UPT Samsat Belitung Terima Penambahan Target PAD, Segini Prediksi Hingga Akhir Tahun
Suasana pelayanan di kantor Samsat Kabupaten Belitung, Rabu (2/8/2017). Pos Belitung/Disa Aryandi 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), wilayah Kabupaten Belitung (Samsat) Syamsuri mengatakan, sudah mendapatkan target tambahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk pendapatan daerah.

Target baru yang ditetapkan pada bulan November 2018 kemarin, sebesar Rp 5,9 miliar. Tentunya target perubahan ini harus tercapai hingga tanggal 31 Desember 2018 mendatang. Semula target yang diberikan, Rp 5,7 miliar.

"Sementara ini kami kurang sedikit untuk target perubahan itu. Tapi kami yakini nanti akan tercapai sampai akhir tahun, bahkan kemungkinan besar over target," ungkap Syamsuri kepada Posbelitung.co, Jumat (9/11/2018).

Perubahan target yang diberikan, sudah melalui surat resmi. Kemungkinan target itu ditambah, mengingat UPT Samsat ini biasanya melebihi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan.

"Kalau untuk mencapai target ini, kami yakin dua tiga hari kedepan dengan nilai yang kami dapat sekarang terkejar. Pasti nya nanti di tahun depan, target ini kemungkinan naik lagi," ujarnya.

Sumber PAD dari UPT Samsat ini, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok, PKB Denda, Bea Balik Nama (BBN) Pokok, BBN Denda, dan Pajak Air Permukaan. Sumber pendapatan paling besar di kategori itu PKB Pokok senilai Rp 28.344.442.200,- dan BBN Pokok dengan total Rp 25.379.336.500,-.

"Kalau untuk pendapatan dari PKB Denda sebesar Rp 1.758.694.330,-, BBN Denda sebesar Rp 103.623.575,- dan pajak air permukaan sebesar Rp 2.695.877.605,64 nah jadi total keseluruhan yang sudah kami capai sampai sekarang Rp 58.281.974.210,64 atau 98,66 persen," jelasnya.

Menurut Syamsuri, memang masih ada mengalami beberapa kendala terkait penarikan pajak tersebut. Salah satunya kendaraan yang sudah ditarik oleh dealer dan kendaraan tua yang sudah tidak dipergunakan lagi.

"Karena kendaraan ini tidak ada pemilik nya, dan kami mau ke sana (dealer) tidak ada kewenangan dan sanksi yang bisa kami berikan. Kendaraan yang sudah tua juga, ya sudah. Kemudian memang kurang kesadaran masyarakat juga," ungkapnya.

Upaya untuk menarik sumber pajak yang masih menunggak, kata dia, mereka tetap berupaya semaksimal mungkin dan bekerjasama melalui pemerintah desa serta RT setempat. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved