Pimpinan GAM dan Mantan Kombatan GAM Siap Melawan

POSBELITUNG.CO, ACEH -- Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)--termasuk Komite Peralihan Aceh (KPA)--menegaskan tidak pernah membela kadernya yang patut diduga dan terlibat dalam penyelewengan keuangan negara serta daerah.

Sebaliknya, pimpinan GAMbeserta jajaran di bawahnya, siap melawan apabila ada upaya rekayasa untuk merusak nilai-nilai perjuangan dengan cara mempolitisasi setiap masalah yang muncul, terutama masalah hukum.

Penegasan tersebut disampaikan pimpinan GAM, Bakhtiar Abdullah dan Muzakir Manaf (KPA) dalam siaran pers yang diterima Serambi, Rabu (28/11) menanggapi adanya pihak-pihak yang mencoba mengusik damai Aceh, khususnya pada aspek hukum.

Kondisi yang terjadi, menurut Bakhtiar Abdullah dan Muzakir Manaf dapat mengganggu proses perdamaian yang telah disepakati antara GAM dengan Pemerintah Indonesia dan juga menimbulkan trauma hukum dan psikologis bagi rakyat Aceh, khususnya pimpinan dan mantan kombatan GAM.

“Terhadap munculnya persoalan di Aceh, kami atas nama pimpinan GAM yang membawahi seluruh anggota GAM dan mantan kombatan GAM, melihat dan merasakan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas dan Pemerintah Indonesia,” tulis pernyataan yang diterbitkan pada 27 November 2018.

Pertama, kasus dugaan suap yang menimpa Gubernur Aceh non-aktif (Irwandi Yusuf), menurut Bakhtiar Abdullah dan Muzakir Manaf telah menyita pikiran, tenaga, dan energi masyarakat dan Pemerintah Aceh.

Baca: Selain Berjabat Tangan, Ada yang Menjulurkan Lidah, Ini 6 Cara Unik Mengucap Salam di Dunia

Baca: Tontowi Ahmad Ikut Tes CPNS 2018: Lebih Sulit Soal SKD daripada Lawan Ganda Campuran China

Ada yang berpendapat penangkapan ini merupakan proses normal dalam penegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Di sisi lain atau sebagian menjadi khawatir munculnya akibat buruk karena penanganannya telah memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut.

Pada prinsipnya, lanjut pernyataan itu, pimpinan GAM sangat mendukung upaya penegakan hukum dan menghormati semua proses yang terjadi.

“Namun, jika dilakukan tidak dengan cara terukur, maka akan menimbulkan efek negatif, khususnya mengurangi kepercayaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia dan berpotensi serta dapat merusak perdamaian abadi di Aceh,” tandas Bakhtiar Abdullah dan Muzakir Manaf.