Baru KSPP Muntok yang Miliki RIRD

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rivai mengatakan pihaknya membagi dua kawasan pariwisata agar mempermudah pengembangannya

Baru KSPP Muntok yang Miliki RIRD
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Kepala Dinas Pariwisata Babel, Rivai 

POSBELITUNG.CO - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rivai mengatakan pihaknya membagi dua kawasan pariwisata agar mempermudah pengembangannya.

Kawasan pariwisata utara terdiri dari Pangkalpinang, Sungailiat, Koba, Mentok. Sedangkan, untuk kawasan pariwisata selatan yakni bangka selatan, pulau Belitung dan pulau-pulau kecil lainnya.

Rivai mengatakan tahun ini, kawasan Utara yang akan dikembangkan, dengan tahapan membuat regulasi dan pedoman untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Muntok dan sekitarnya.

"Kawasan Pariwisata dibagi dua utara dan selatan. Dari dua pembagian ada yang masuk KSPP yaitu Pangkalpinang, mendobarat, muntok, belinyu, belitung untuk utara. Sedangkan untuk Selatan itu pengembangannya Basel dan sekitarnya dan pulau" kecil di selat Gaspar," ujarnya dalam Focus Group Discussion tentang pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Induk Rencana Detail (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Muntok dan Sekitarnya tahun 2018, di Bangka City Hotel, Kamis (6/12/2018).

Ia menjelaskan, pengembangan pariwisata provinsi telah diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2016, yang diturunkan dalam pergub. Ia menyebutkan enam KSPP ini sudah diusulkan untuk dibuat Rencana Induk Rencana Detail (RIRD).

"Semuanya sudah kita usulkan, cuma karena faktor keterbatasan anggaran hanya satu yang bisa kita selesaikan Muntok dan sekitarnya, ini diperlukan membangun mentok sebagai kota heritage ini jangan sampai salah arah," ujarnya.

Tahun depan pihaknya berencana untuk membuat RIRD Kota Pangkalpinang, MendoBarat, koba dan sekitarnya dan sisanya dilanjutkan tahun berikutnya.

"Belitung belum tapi kalau saat ini intervensi pusat masif Karena ke arah KSPN. Bangka ini kita kejar kita serahkan ke stakeholder, tour travel, bupati, dewan. RIRD ini untuk payung hukum merencanakan sesuatu tanpa petunjuk arah melebar untuk kawasan melalui DED dan Master Plan," jelasnya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved