Kajari Beltim Ajak Masyarakat Beltim Cegah Korupsi

eringati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2018 Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur (Beltim) turun ke jalan bagikan stiker

Kajari Beltim Ajak Masyarakat Beltim Cegah Korupsi
Posbelitung/Suharli
Kepala Kejaksaan Negri Belitung Timur Widagdo SH, membagikan stiker ajakan anti korupsi kepada pengendara yang melintas di depan Kantor Kejari Beltim. Senin, (10/12/2018) 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Peringati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2018 Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur (Beltim) turun ke jalan bagikan stiker yang bertulisankan "Jangan coba-coba Korupsi".

Penempelan stiker HAKI dilakukan langsung oleh Kejari Beltim, Widagdo bersama pejabat dan pegawai dilingkungan Kejari Beltim kepada kendaraan yang melintas di depan kantor Kejari dan seputaran jalan taman kota Manggar.

Tak hanya didua lokasi tersebut perangkat Kejari Beltim juga mendatangi seputaran Pasar Lipat Kajang Manggar guna membagikan stiker ajakan menolak korupsi.

Sebelumnya, Kejari Beltim juga melaksanakan upacara peringatan HAKI dan juga mendengarkan amanat Jaksa Agung RI, HM Prasetyo SH.

Kajari Beltim Widagdo SH, mengatakan peringatan HAKI 2018 harus dimaknai sebagai bahan evaluasi dan introspeksi khususnya terhadap internal Kejaksaan.

"Intinya kita dalam hari anti korupsi ini, adalah untuk evaluasi dan introspeksi kususnya terhadap institusi kejaksaan disini. Untuk mengevaluasi kinerja agar tercipta indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Juga bersamaan dengan adanya momentum ini diharapkan ada gerakan massal atau gerakan masyarakat secara umum bersama-sama menggiatkan anti korupsi," ujar Widagdo.

Peringatan HAKI sebenarnya diperingati setiap tanggal 9 Desember yang merupakan peringatan hari anti korupsi dunia, namun karena bertepatan dengan hari libur maka baru terlaksana di hari Senin.

Widagdo menginginkan semua pihak saling bersinergi dalam upaya memperkecil celah tindak pidana korupsi.

Ia pun menuturkan Kejaksaan hanya satu diantara institusi yang diamanatkan mencegah dan menindak praktek korupsi. Disisi lain masih ada institusi seperti kepolisian, inspektorat, ( Badan Pemeriksa Keuangan) BPK, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) BPKP yang memiliki peran masing-masing dalam menyelesaikan kasus korupsi.

"Semoga bisa bersinergi, karena kita juga dalam waktu dekat akan melakukan MoU dengan pihak lain sehingga semua apa yang diharapkan untuk memperkecil tingkat korupsi dan memberantasnya secara bersama-sama bisa terlaksana," ujar Widagdo.

Kajari juga menuturkan pemberantasan korupsi tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. (Posbelitung/Suharli)

Penulis: Suharli
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved