KPU Beltim Imbau Peserta Pemilu 2019 Jangan Telat Sampaikan LPSDK

Komisioner KPU Belitung Timur, Widiarsih mengimbau peserta pemilu 2019 jangan sampai terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan

KPU Beltim Imbau Peserta Pemilu 2019 Jangan Telat Sampaikan LPSDK
Pos belitung/Suharli
Anggota Komisioner KPU Kabupaten Belitung Timur, Widiarsih. Rabu (26/12/2018) 

KPU Beltim Imbau Peserta Pemilu 2019 Jangan Telat Sampaikan LPSDK

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Komisioner KPU Belitung Timur, Widiarsih mengimbau peserta pemilu 2019 jangan sampai terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada dua Januari 2019 akan datang.

"Pelayanan penyampaian LPSDK ini hanya satu hari saja, dua Januari mulai jam delapan sampai jam enam sore, Penyampaian oleh Parpol melalui Ketua dan Bendahara atau penunjukan dengan surat mandat. Itu terkait dengan sumbangan," ujar Widiarsih kepada posbelitung, Rabu (26/12/2018).

Menurut Widiarsi bentuk sumbangan dana kampanye sendiri bisa berupa uang, barang dan jasa.

"Sumbangan yang diterima parpol dapat bersumber dari sumbangan perorangan dan sumbangan pribadi caleg. Setiap pribadi caleg bisa menerima sumbangan dari parpol dan dari dia sendiri. Kalau ada perorangan mau menyumbang lewat caleg, harus melalui parpol terlebih dahulu," ujar Widiarsih.

Widiarsih menjelasakan besaran sumbangan untuk parpol mencapai Rp.2,5 milyar sedangkan calon DPD maksimal menerima sumbangan sebesar Rp. 750 juta. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam PKPU nomor 24 tahun 2018.

Widiarsih menjelaskan, setiap partai politik diwajibkan melengkapi tiga laporan keuangan partai yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

"Alhamdulillah LADK aman semua, 15 parpol menyerahkan semua. Kami berharap di LPSDK semua parpol juga melaporkan semua juga," kata Widiarsih.

Ia menjelaskan, ketiga pelaporan keuangan parpol wajib dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Provinsi.

"Nanti akan diperiksa KAP, KPU hanya memfasilitasi. Jadi nanti terkait pemeriksaan laporan adalah KAP meliputi LADK, LPSDK dan LPPDK itu satu. Jadi parpol harus punya tiga buku nanti, diakhir periode," bebernya. Posbelitung.co, suharli

Penulis: Suharli
Editor: Evan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved