Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu, Gakkumdu Tingkatkan Proses Penyidikan

Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung akhirnya sepakat meningkatkan ke proses penyidikan untuk perkara dugaan pelanggaran kampanye

Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu, Gakkumdu Tingkatkan Proses Penyidikan
Pos Belitung/Dede Suhendar
Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung yang terdiri dari Kasat Reskrim Polres Belitung AKP Robby Ansyari, Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung Heikal Fackar, perwakilan Kejaksaan Belitung MFR Anggoro melakukan konfrensi pers terkait dugaan tindak pidana pemilihan pengrusakan APK di kantor Panwaslu Kabupaten Belitung, Jumat (23/3/2018). 

POSBELITUNG.COM - Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung akhirnya sepakat meningkatkan ke proses penyidikan untuk perkara dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi di Kecamatan Selat Nasik.

Hasil pembahasan kedua Gakkumdu yang dilakukan Selasa (19/2) lalu telah diplenokan oleh Bawaslu dan menyatakan proses penyidikan dilakukan selama 14 hari kerja oleh Polres Belitung.

"Keputusannya ditingkatkan ke proses penyidikan oleh Polres Belitung untuk perkara dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Selat Nasik," ujar Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Rina kepada pos belitung, Rabu (20/2).

‎Rina menambahkan, setelah pihak kepolisian melakukan proses penyidikan selama 14 hari kerja, maka Gakkumdu akan kembali melakukan pembahasan ketiga.

Tujuannya untuk memutuskan apakah proses dugaaan tindak pidana pemilu yang terjadi layak dilanjutkan ke tahap satu.

"Kalau dari awal prosesnya kami sudah memanggil 11 orang termasuk ahli. Kemungkinan akan berkembang lagi melihat keterkaitan surat kuasa dan lainnya," ungkap Rina.

Ia mengatakan, kronologis awal bermula saat Panwascam Selat Nasik mendapati seseorang berinisial MD membagikan selebaran di salah satu sekolah di desa setempat tanggal 28 Januari lalu.

Lalu, berdasarkan temuan tersebut dilakukan penelitian administrasi dan disimpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu.

"Karena penyelesaian tindak pidana pemilu kewenangan Gakkumdu di kabupaten, akhirnya temuan itu dilanjutkan ke Gakkumdu kabupaten melalui Bawaslu," katanya.

‎Berdasarkan keterangan ahli dalam hal ini KPU Kabupaten Belitung, selebaran yang dibagikan di lokasi sekolah itu disimpulkan termasuk kategori bahan kampanye.

Hal ini dikarenakan memuat unsur-unsur menjanjikan materi lainnya.

Kemudian, proses penyebaran hanya dilakukan satu orang yang diperintahkan oleh tim yang diduga salah satu caleg.

Bahkan terlapor juga dibekali surat kuasa dan uang transportasi Rp 250 ribu‎.

Rina mengatakan untuk pasal yang disangkakan Paal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h dn huruf j uncto Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j‎ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juncto Psl 55 KUHPidana. 

(Posbelitung.co/Dede Suhendar)

Penulis: Dede Suhendar
Editor: khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved