DPRD Sahkan Empat Raperda Jadi Perda

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung mengesahkan empat Rencana Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda)

DPRD Sahkan Empat Raperda Jadi Perda
IST
DPRD Sahkan Empat Raperda Jadi Perda 

BANGKAPOS.COM--DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung mengesahkan empat Rencana Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan mencabut satu perda pada Rapat Paripurna XIV di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Belitung, Rabu (10/4).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DRPD Kabupaten Belitung, Taufik Rizani ini dihadiri Bupati Belitung, H Sahani Saleh (Sanem), Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie, Forkominda, Ketua Pengadilan agama, Komandan Pos TNI AL, Komandan Pangkalan TNI AU H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan, Komandan Kodim 0414 Belitung, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi massa (Ormas), seluruh anggota DPRD Belitung serta undangan lainnya.

Sekretaris DPRD Belitung, Warsito mengatakan, empat perda yang ditetapkan yakni perda inisiatif DPRD masalah tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan, perda masa rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Perda No 5 tahun 2016 tentang SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah daerah) serta pencabutan Perda No 21 tahun 2001.

“Ada raperda yang sangat penting, berkaitan dengan RPJMD tahun 2018-2023, ketentuannya enam bulan setelah bupati dilantik sudah ditetapkan. Alhamdulillah baru empat bulan sudah ditetapkan. Kemudian ada juga Perda SOTK karena memang perintah undang-undang badan penanggulangan bencana harus dibentuk tersendiri untuk itu dan tidak boleh gabung dengan OPD yang lain,” kata Warsito, Rabu (10/4).

Ia mengatakan, untuk pencabutan Perda No 21 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan izin tempat usaha, karena beberapa tahun yang lalu ada ketentuan pemerintah yang mengamanatkan bahwa untuk usaha tidak perlu izin lingkungan. Maka Perda No 21 Tahun 2001 harus dicabut.

“Pencabutan perda itu perintah undang-undang, sekarang ini untuk izin usaha itu tidak perlu lagi izin lingkungan, makanya perda No 21 tahun 2001 itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sekarang, maka harus di cabut, pencabutannya karena dia terbentuk dalam perda harus di cabut dengan perda juga,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Belitung yang juga Panitia Khusus (Pansus) Raperda tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan, Syamsudin mengatakan, raperda ini mengatur perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Katanya, ini akan diatur lagi serta difasilitasi bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mengarah ke program pemerintahan. “Pemerintah akan memfasilitasi untuk membentuk forum tanggungjawab sosial dan lingkungan. Pemerintah juga menyediakan sekertariat forum tersebut berada di sekertariat daerah,” katanya. (adv/r6)

Editor: khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved