Berita Belitung

Antisipasi Serangan Fajar, Bawaslu Kabupaten Belitung Akan Patroli Hingga Dini Hari 17 April

Antisipasi serangan fajar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung sudah melakukan audiensi dengan Bupati dan Kapolres

Antisipasi Serangan Fajar, Bawaslu Kabupaten Belitung Akan Patroli Hingga Dini Hari 17 April
Pos Belitung/Adelina Nurmalitasari
Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Heikal Fackar saat ditemui posbelitung.co, Senin (15/4/2019). 

POSBELITUNG.CO - Antisipasi serangan fajar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung sudah melakukan audiensi dengan Bupati dan Kapolres untuk mengadakan patroli pengawasan selama masa tenang yakni 14-17 April dini hari.

Hal tersebut dilakukan buat mencegah dan mempersempit ruang money politic (politik uang) juga kampanye terselubung atau kampanye di luar jadwal. Kemudian juga mencegah hoax, ujaran kebencian juga penyebaran selebaran kampanye gelap.

Tim patroli akan disebar di lima kecamatan. Tim patroli panwaslu kabupaten juga akan dibantu tim sentra Gakkumdu baik dari jaksa maupun kepolisian.

"Kami juga mengimbau kepada peserta pemilu agar tidak melakukan hal tersebut, apalagi yang menyangkut money politic dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang seperti sembako," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Heikal Fackar saat ditemui posbelitung.co, Senin (15/4/2019).

Pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa ancaman pidana 4 tahun kurungan dan denda Rp 48 juta. Sedangkan bagi pelanggar money politic yang dilakukan saat pemungutan dan penghitungan suara 17 April nanti akan dikenakan sanksi pidana 3 tahun dan denda Rp 36 juta.

Ia menambahkan, setelah dilakukan proses penanganan, sidang dan putusan tetap di pengadilan, maka dapat menjadi dasar KPU Kabupaten Belitung untuk mencoret yang bersangkutan dari daftar calon tetap (DCT).

"Artinya apabila menang maka tentu saja tidak akan dilantik," imbuhnya.

Berkaca pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018, menurutnya daerah rawan pelanggaran yakni di kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk.

Heikal pun mengimbau masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi di masa tenang agar dilaporkan secara resmi agar dapat segera diproses pihaknya. Prosedur pelaporan secara resmi yakni mengisi formulir B1 serta membawa fotokopi KTP.

"Juga mencantumkan saksi yang melihat kejadian dan menuliskan peristiwa pelanggaran. Bukti-bukti laporan pun bisa berupa foto atau video atau barang. Semakin lengkap laporan maka akan semakin membantu penyidik," jelasnya.

Laporan pun dapat dilakukan selama jam kerja yakni 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Serta memenuhi batas kadaluarsa tujuh hari setelah peristiwa pelanggaran.

(Pos Belitung/Adelina Nurmalitasari)

Penulis: Adelina Nurmalitasari
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved