Breaking News:

Opini

Jaminan Kesehatan Antara Hak, Kewajiban dan Akuntabilitas

Berbagai pertanyaan muncul terkait dengan program jaminan kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa "negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh seluruh puskesmas, klinik maupun dokter praktek perorangan dan tahap pengobatan selanjutnya yaitu rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Informasi yang jelas dan transparan sangat dibutuhkan oleh masyarakat selaku pengguna kartu jaminan kesehatan baik KIS, maupun BPJS mulai dari pelayanan kesehatan dan obat yang ditanggung oleh BPJS, sehingga resep-resep yang digunakan untuk pengobatan berdasarkan daftar obat yang ditanggung oleh BPJS. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas apabila dokter atau rumah sakit memberikan resep obat atau pengobatan yang tidak ditanggung oleh BPJS.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pengertian BLU menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dengan dijadikan BLU/BLUD diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II.2008.

BPJS selaku penyelenggara jaminan kesehatan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional, berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Sehingga transparansi informasi dalam pelayanan kesehatan harus dikedepankan oleh BPJS dan rumah sakit sebagai suatu kewajiban dan menjadi hak masyararakat, untuk mendapatkannya. Mark Friedman dalam bukunya Trying Hard Is Not Good Enough : How to produce measurable improvements for customer and communities, menyatakan bahwa, suatu program mempunyai Results Accountability terdiri dari dua komponen yaitu akuntabilitas populasi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam akuntabilitas populasi, suatu program akan berhasil apabila masyarakat yang ada dalam populasi suatu komunitas, kota, kabupaten, negara dan bangsa mengalami perubahan dari program yang dibuat.
Tentunya program ini dibuat berdasarkan data kesehatan masyarakat di Indonesia. Contohnya berdasarkan data kesehatan diketahui bahwa penyebab kematian terbesar kedua bagi perempuan Indonesia adalah kanker serviks/kanker leher rahim.

Apakah program jaminan kesehatan telah mengatur tindakan preventif untuk penyakit tersebut? Apakah pengobatan kanker sebagai output? Ataukah tindakan preventif berupa pelayanan pap smear dan vaksinasi sebagai output, jika dilihat dari efisiensi dan efektivitas biaya dan program?

Akuntabilitas kinerja harus dilaksanakan untuk mengukur kinerja dari pihak pemerintah, pihak penyelenggara jaminan kesehatan yaitu BPJS dan penyelenggara fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas sampai rumah sakit.
Sehingga setiap program yang telah dibuat mempunyai strategi, indikator dan dampak yang jelas, bukan hanya mengejar kuantitas output program jaminan kesehatan yang telah berhasil dilaksanakan. Namun yang lebih penting adalah berapa persen dari program jaminan kesehatan yang sudah berhasil dilaksanakan, bisa menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat.

Halaman
123
Editor: Novita
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved