Opini

Jaminan Kesehatan Antara Hak, Kewajiban dan Akuntabilitas

Berbagai pertanyaan muncul terkait dengan program jaminan kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah.

Editor: Novita

Dengan dijadikan BLU/BLUD diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II.2008.

BPJS selaku penyelenggara jaminan kesehatan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional, berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Sehingga transparansi informasi dalam pelayanan kesehatan harus dikedepankan oleh BPJS dan rumah sakit sebagai suatu kewajiban dan menjadi hak masyararakat, untuk mendapatkannya. Mark Friedman dalam bukunya Trying Hard Is Not Good Enough : How to produce measurable improvements for customer and communities, menyatakan bahwa, suatu program mempunyai Results Accountability terdiri dari dua komponen yaitu akuntabilitas populasi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam akuntabilitas populasi, suatu program akan berhasil apabila masyarakat yang ada dalam populasi suatu komunitas, kota, kabupaten, negara dan bangsa mengalami perubahan dari program yang dibuat.
Tentunya program ini dibuat berdasarkan data kesehatan masyarakat di Indonesia. Contohnya berdasarkan data kesehatan diketahui bahwa penyebab kematian terbesar kedua bagi perempuan Indonesia adalah kanker serviks/kanker leher rahim.

Apakah program jaminan kesehatan telah mengatur tindakan preventif untuk penyakit tersebut? Apakah pengobatan kanker sebagai output? Ataukah tindakan preventif berupa pelayanan pap smear dan vaksinasi sebagai output, jika dilihat dari efisiensi dan efektivitas biaya dan program?

Akuntabilitas kinerja harus dilaksanakan untuk mengukur kinerja dari pihak pemerintah, pihak penyelenggara jaminan kesehatan yaitu BPJS dan penyelenggara fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas sampai rumah sakit.
Sehingga setiap program yang telah dibuat mempunyai strategi, indikator dan dampak yang jelas, bukan hanya mengejar kuantitas output program jaminan kesehatan yang telah berhasil dilaksanakan. Namun yang lebih penting adalah berapa persen dari program jaminan kesehatan yang sudah berhasil dilaksanakan, bisa menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat.

Program jaminan kesehatan ini akan berhasil apabila semua pihak bekerjasama.
Mulai dari masyarakat yang harus menumbuhkan kesadaran bahwa gaya hidup sehat dan deteksi awal terhadap penyakit lebih penting, daripada melakukan pengobatan, koordinasi yang jelas dan terarah baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ataupun, antar penyelenggara jaminan kesehatan yakni BPJS dan penyelenggara fasilitas kesehatan.

Mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat secara langsung dalam pelayanan kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya serta BPJS selaku penyelenggara jaminan kesehatan. Sehingga bisa memberikan kualitas pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Indonesia. (*)

Penulis : Ivo Ariantini
STAR BPKP Batch 3/A
MAKSI FEB UGM, YOGYAKARTA

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved