Opini

Jaminan Kesehatan Antara Hak, Kewajiban dan Akuntabilitas

Berbagai pertanyaan muncul terkait dengan program jaminan kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah.

Editor: Novita

Jaminan Kesehatan Antara Hak, Kewajiban dan Akuntabilitas

Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di berbagai kota di Indonesia. Pemerintah memberikan bantuan melalui anggaran kesehatan pada Kementerian Kesehatan, untuk membiayai kesehatan masyarakat yang memang berhak dan layak menerima, diluar masyarakat yang memang sudah memilki jaminan kesehatan, karena iuran jaminan kesehatan yang sudah dibayar melalui perusahaan, pemerintah (PNS) atau pihak lain.
Masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan memiliki kemampuan secara finansial diharapkan mendaftar dan membayar sendiri, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sesuai dengan iuran jaminan kesehatan yang sudah ditentukan sebagai berikut: kelas I dengan harga Rp. 59.500,00 per bulan, kelas II Rp. 42.500,00 dan kelas III Rp. 25.500,00.

Menurut data dari BPJS, jumlah KIS yang sudah mulai didistribusikan pada bulan Mei 2015 sebanyak 81.973.990 ke seluruh Indonesia, untuk masyarakat dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan, agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran dan iurannya dibayar oleh pemerintah.

Berbagai pertanyaan muncul terkait dengan program jaminan kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah. Jika pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), lalu mengapa harus ada program lain.

Setiap pergantian era kepemimpinan, pasti memiliki visi dan misi yang berbeda. Apabila dilihat dari cara pelayanan, alur pengobatan dan iuran yang harus dibayar, program jaminan kesehatan KIS sama dengan program JKN. Perbedaan yang muncul hanya pada segmen masyarakat yang menerimanya. Jangkauan JKN terbatas pada keluarga miskin, sedangkan KIS menjangkau masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014, Presiden meminta kepada Kementerian/Lembaga/Badan/Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.

Program Indonesia Sehat ini berada dibawah tanggungjawab Kementerian Kesehatan yang dalam pelaksanaan programnya mempunyai tugas, melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, BPJS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sasaran Program Indonesia Sehat adalah PBI yang nantinya akan menerima KIS. Pendataan masyarakat dengan kategori penerima KIS dilakukan oleh Kementerian Sosial kemudian didaftarkan ke BPJS.
Masalah kesehatan ini menarik perhatian, karena menyangkut hidup orang banyak seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 huruf h ayat (1) yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dari sudut pandang berbeda, Manuel G. Velasquez dalam bukunya Business Ethics Concepts and Cases menyebutkan, bahwa hak adalah klaim atau kepemilikan individu atas sesuatu. Hak bisa berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung kepada hukum, atau yang dikenal dengan hak moral. Berdasarkan prinsip moral ini, maka manusia diijinkan dan diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu. Hak terbagi menjadi dua bagian yaitu hak positif dan hak negatif.

Terkait masalah kesehatan, pemerintah mempunyai hak positif yaitu hak yang tidak hanya memberikan kewajiban negatif, namun juga mengimplikasikan pada pemilik hak untuk memberikan apa yang mereka perlukan.
Dalam teori Categorical Imperative, Immanuel Kant berusaha menunjukkan bahwa ada hak dan kewajiban-kewajiban moral tertentu yang dimiliki oleh setiap manusia, apapun keuntungan yang diberikan dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut kepada orang lain.

Pemerintah berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, karena dalam undang-undang memang masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun pemerintah hanya memberikan bantuan kepada orang yang memang berhak menerimanya, dalam hal ini masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan menggunakan dana APBN. Sehingga bagi masyarakat yang memiliki kemampuan secara finansial, tidak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sesuai dengan iuran jaminan kesehatan yang sudah dibayarkan ke BPJS setiap bulannya.

Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa "negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh seluruh puskesmas, klinik maupun dokter praktek perorangan dan tahap pengobatan selanjutnya yaitu rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Informasi yang jelas dan transparan sangat dibutuhkan oleh masyarakat selaku pengguna kartu jaminan kesehatan baik KIS, maupun BPJS mulai dari pelayanan kesehatan dan obat yang ditanggung oleh BPJS, sehingga resep-resep yang digunakan untuk pengobatan berdasarkan daftar obat yang ditanggung oleh BPJS. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas apabila dokter atau rumah sakit memberikan resep obat atau pengobatan yang tidak ditanggung oleh BPJS.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pengertian BLU menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dengan dijadikan BLU/BLUD diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II.2008.

BPJS selaku penyelenggara jaminan kesehatan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional, berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Sehingga transparansi informasi dalam pelayanan kesehatan harus dikedepankan oleh BPJS dan rumah sakit sebagai suatu kewajiban dan menjadi hak masyararakat, untuk mendapatkannya. Mark Friedman dalam bukunya Trying Hard Is Not Good Enough : How to produce measurable improvements for customer and communities, menyatakan bahwa, suatu program mempunyai Results Accountability terdiri dari dua komponen yaitu akuntabilitas populasi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam akuntabilitas populasi, suatu program akan berhasil apabila masyarakat yang ada dalam populasi suatu komunitas, kota, kabupaten, negara dan bangsa mengalami perubahan dari program yang dibuat.
Tentunya program ini dibuat berdasarkan data kesehatan masyarakat di Indonesia. Contohnya berdasarkan data kesehatan diketahui bahwa penyebab kematian terbesar kedua bagi perempuan Indonesia adalah kanker serviks/kanker leher rahim.

Apakah program jaminan kesehatan telah mengatur tindakan preventif untuk penyakit tersebut? Apakah pengobatan kanker sebagai output? Ataukah tindakan preventif berupa pelayanan pap smear dan vaksinasi sebagai output, jika dilihat dari efisiensi dan efektivitas biaya dan program?

Akuntabilitas kinerja harus dilaksanakan untuk mengukur kinerja dari pihak pemerintah, pihak penyelenggara jaminan kesehatan yaitu BPJS dan penyelenggara fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas sampai rumah sakit.
Sehingga setiap program yang telah dibuat mempunyai strategi, indikator dan dampak yang jelas, bukan hanya mengejar kuantitas output program jaminan kesehatan yang telah berhasil dilaksanakan. Namun yang lebih penting adalah berapa persen dari program jaminan kesehatan yang sudah berhasil dilaksanakan, bisa menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat.

Program jaminan kesehatan ini akan berhasil apabila semua pihak bekerjasama.
Mulai dari masyarakat yang harus menumbuhkan kesadaran bahwa gaya hidup sehat dan deteksi awal terhadap penyakit lebih penting, daripada melakukan pengobatan, koordinasi yang jelas dan terarah baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ataupun, antar penyelenggara jaminan kesehatan yakni BPJS dan penyelenggara fasilitas kesehatan.

Mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat secara langsung dalam pelayanan kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya serta BPJS selaku penyelenggara jaminan kesehatan. Sehingga bisa memberikan kualitas pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Indonesia. (*)

Penulis : Ivo Ariantini
STAR BPKP Batch 3/A
MAKSI FEB UGM, YOGYAKARTA

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved