Breaking News:

Pilkada Serentak 2015

Permasalahan DPT Masih Belum Terselesaikan

Daftar pemilih tetap (DPT) dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 308 daerah sudah mencapai 96,8 juta jiwa.

Editor: Edy Yusmanto
Tribunnews.com/Amriyono Prakoso
Ferry Kurnia Rizkiyansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Daftar pemilih tetap (DPT) dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 308 daerah sudah mencapai 96,8 juta jiwa.

Namun ternyata masih ada masalah. Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan terdapat 13 daerah yang belum memberikan data DPT dan mengunggahnya melalui laman resmi kpu.

“Masih ada 13 lagi yang belum. Tujuh daerah belum melaporkan, yang tiga daerah karena mereka dapat rekomendasi MK karena calon tunggal, jadi memang belum beres, dan tiga lagi atas rekomendasi panwaslu,” ujarnya di sela rapat dengar pendapat dengan DPR dan Mendagri serta Bawaslu di DPR RI, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Menurut Ferry, hasil rekapitulasi DPT yang berada saat ini di laman kpu.go.id adalah hasil final karena telah melalui banyak tahapan proses pendataan, sehingga menurutnya, dapat dikatakan DPT tersebut sudah minim kesalahan.

Namun, hal tersebut disangkal oleh anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo yang mengatakan bahwa temuan PDIP, masih terdapat 14 daerah yang dinilai masih mempunyai data DPT ganda, bahkan beberapa diantaranya merupakan manipulasi oleh pihak KPU daerah.

“Di dapil saya, itu ada satu daerah yang mempunyai puluhan TPS dan parahnya mereka mengambil data-data yang satu TPS dan ditaruh di TPS lainnya. Saya rasa KPU tidak ada disini, dan KPU pusat juga tidak menggubris laporan kami,” tegas Arif

Menurut Arif, seharusnya KPU dapat menyelesaikan permasalahan daftar pemilih secara cepat dengan cara ada upaya mengantisipasi, karena problem tersebut sudah menjadi masalah klasik yang terus terulang.

Senada dengan Arif, anggota Komisi II lainnya, Arteria Dahlan justru mempertanyakan kinerja dinas kependudukan dan catatan sipil kemendagri. Arteria menilai bahwa draf DP4, seharusnya terus menerus di evaluasi setiap tahun.

Sehingga dapat menghasilkan data yang tepat dan tidak asal-asalan.

“Kemendagri harusnya tahu soal ini. Mereka itu hanya mengumpulkan data yang sudah ada, kemudian di kasih ke KPU. Bukan begini caranya. Kan setiap tahun pasti ada saja yang meninggal atau berumur 17 tahun dan harus tercatat sebagai pemilih,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan bahwa data daftar pemilih tetap yang saat ini berada di KPU, beberapa diantaranya sudah melalui proses pencocokan di tingkat bawah. Terlebih dirinya mengatakan bahwa sudah ada puluhan daerah yang didapati mempunyai pemilih ganda.

“Ada puluhan bahkan bukan belasan lagi yang kami dapatkan karena datanya bermasalah. Tapi kami sudah berikan rekomendasi ke KPU daerah dan yang ada sekarang sudah cocok dengan aslinya,” ucapnya.

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved