Breaking News:

Artikel Michael Buehler Banyak Info Kurang Tepat

Artikel Michael Buehler berjudul Waiting in the White House Lobby banyak yang tidak tepat.

Editor: Edy Yusmanto
TRIBUNNEWS/SETPRES/LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo berjalan sambil berbincang bersama Presiden Amerika Serikat Barack Obama di selasar Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (26/10/2015). Ini merupakan kunjungan kenegaraan perdana Joko Widodo ke Amerika Serikat setelah dilantik sebagai Presiden. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Artikel Michael Buehler berjudul Waiting in the White House Lobby banyak yang tidak tepat. Informasi yang disampaikan digabung dengan ilmu mencocokkan.

Guru Besar Hukum Internasional UI‬, Hikmahanto Juwana mengatakan, tulisan Buehler didasarkan pada dokumen Services Agreement antara Pareira International Pte Ltd dan R&R Partners.

‪"Pertama, dalam dokumen itu tidak ada satu katapun yang merujuk pada Pemerintah Indonesia.‬ Kedua, dokumen tersebut tidak menyebut bagaiamana hubungan antara Pareira International Pte Ltd dengan Pemerintah Indonesia, namun Michael Buehler menyimpulkan bahwa dokumen ini seolah atas permintaan pemerintah Indonesia," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2015).

‪Padahal, kata Hikmahanto, bisa saja Pareira International Pte Ltd disewa oleh pebisnis Indonesia.‬ Ia menilai, ketidakrujukan terkait ruang lingkup kerja dari lobbyist (yang disebut dalam perjanjian sebagai konsultan) tidak merujuk pada pertemuan Presiden RI dengan Presiden AS.‬

‪Dalam ruang lingkup perjanjian, ada tiga hal yaitu mengatur pertemuan dengan para pejabat baik di legislatif maupun pemerintah. Kedua, menyampaikan isu-isu saat legislatif dan pemerintah (joint sessions) bertemu.

Ketiga, mengidentifikasi dan bekerja dengan tokoh berpengaruh di AS.‬

‪"Ruang lingkup pekerjaan ini seolah berkaitan denga kunjungan Presiden Jokowi ke AS," ujarnya.

Kemungkinan lanjut Hikmahanto, Michael Buehler merangkai artikelnya antara Services Agreement dengan informasi yang didapat dari berbagai pihak dari Indonesia.‬

Atas dasar ini argumentasi yang hendak disampaikan adalah Presiden Jokowi tidak memegang kendali terhadap pemerintahan.‬

‪"Padahal apa yang disampaikan oleh Michael banyak spekulasinya dan bertentangan dengan norma diplomasi antarnegara," tegasnya.

Lebih jauh Hikmahanto menuturkan, untuk kunjungan antar kepala pemerintahan dan kepala negara tidak dikenal 'broker' untuk mempertemukan. Semua diatur melalui chanel-chanel diplomatik dan pemerintahan.‬

Cerita tentang ketidak-harmonisan antara Menko Polhukam dan Menlu tidak didasarkan pada analisis ilmiah melainkan gosip-gosip politik yang mungkin didapat oleh Michael dari media dan teman-temannya di Indonesia.‬

Ia berpandangan, adalah prematur bila Michael mengaitkan Pareira seorang WN Singapura yang mempunyai koneksi dengan para pejabat di Indonesia bahwa Pareira disewa oleh Pemerintah Indonesia. Karena bila melihat Services Agreement tidak ada rujukan kata Pemerintah Indonesia.‬

‪"Untuk itu pemerintah Indonesia melalui Kedubes Indonesia di Inggris dapat meminta klarifikasi dari Michael. Klarifikasi ini bisa diminta melalui Universitas dimana Michael bekerja. Ini perlu dilakukan karena dapat mempengaruhi kredibilitas Universitas tersebut meski Michael mempunyai kebebasan akademik," tandasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved