Kapolri Tidak Setuju Madura Jadi Provinsi

Kapolri tidak setuju Madura memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur atau mendirikan provinsi sendiri.

Kapolri Tidak Setuju Madura Jadi Provinsi
Kompas.com/Ika Fitriana
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti saat di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah, Selasa (3/11/2015). 

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti tidak setuju Madura memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur atau mendirikan provinsi sendiri.

“Kalau alasannya menyejahterakan masyarakatnya, tidak harus membentuk provinsi sendiri atau daerah otonomi baru,” ujar Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Menurut jenderal berdarah Madura dari sang ibu tersebut, yang penting pemerintah daerah menjalankan program pemerintah dan memberdayakan masyarakatnya agar sejahtera. 

“Karena membentuk provinsi baru belum tentu menyejahterakan masyarakat,” ujar Badrodin.

Sebelumnya, sekelompok tokoh masyarakat Madura yang mengatasnamakan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), mendeklarasikan berdirinya Provinsi Madura.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, menunggu rekomendasi dari lintas pihak atas usulan pembentukan Provinsi Madura

"Kami menunggu dulu rekomendasi dari Gubernur Jatim, tim DPR RI dan (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri," ujar Tjahjo di area Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015), seperti dikutip Antara.

Tjahjo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah mempersilahkan pemekaran Provinsi Madura. Namun, harus dilihat apakah pemekaran itu mampu menyejahterakan rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan. 

"Saya juga telah menyampaikan sikap saya, (pemekaran) itu hak konstitusional daerah, silahkan, sepanjang rambu-rambu dijalankan," ujar dia.

Editor: edy yusmanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved