Fadli Zon Dukung Setya Novanto Lakukan Perlawanan Hukum
Dia curiga, petinggi PT Freeport itu yang sengaja merekam pertemuan untuk menjebak Novanto.
POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Ketua DPR Setya Novanto untuk melakukan perlawanan hukum terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta petinggi PT Freeport berinisial MS.
Fadli menilai, Sudirman dan petinggi Freeport itu telah melakukan pencemaran nama baik karena bekerjasama dengan menuding Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kalau saya (jadi Setya Novanto), saya pidanakan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/11/2015).
Fadli merasa aneh kenapa pertemuan Novanto dan pengusaha minyak Reza Chalid dengan petinggi PT Freeport itu bisa direkam.
Dia curiga, petinggi PT Freeport itu yang sengaja merekam pertemuan untuk menjebak Novanto.
Lantas, petinggi Freeport itu bekerjasama dengan Sudirman Said untuk mempublikasikan hal ini.
"Mungkin saja Pak Novanto dijebak," ucap dia.
Fadli menambahkan, sejak awal PT Freeport yang hendak meminta bantuan DPR untuk memuluskan renegosiasi kontrak Freeport.
Dia juga menilai, Sudirman Said selama ini banyak memberikan kelonggaran pada Freeport. Misalnya, memperpanjang izin ekspor Freeport.
"Pemberian izin ini melanggar Undang-Undang Minerba," ucap Fadli.
Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormtan Dewan atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presidendan Wakil Presiden.
Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.
Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: JK Terganggu Namanya Dicatut)
Novanto juga disebut meminta PT Freeport untuk menanamkan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika.
Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.
