Breaking News:

Iuran JKK dan JKM dari Taspen Dibayarkan Pemda

"Ini tidak dipotong dari gaji pegawai. Iurannya dari pemberi kerja atau dari pemerintah daerah atau pusat. Ini sudah cukup jelas,"

POS BELITUNG/DEDY Q
Kacab PT Taspen Pangkalpinang, Didik Murdiyanto 

Laporan wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.COM, BELITUNG - Kacab PT Taspen Pangkalpinang, Didik Murdiyanto mengatakan, PP Nomor 70 tahun 2015 sudah cukup detail mengatur JKK dan JKm.

Pada PP tersebut sudah diatur sedemikian rupa mulai dari besaran iuran, hak-hak, dan kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan iurannya.

"Ini tidak dipotong dari gaji pegawai. Iurannya dari pemberi kerja atau dari pemerintah daerah atau pusat. Ini sudah cukup jelas," kata Didik kepada Pos Belitung, Jumat (20/11/2015).

Dia melanjutkan, PP nomor 70 tahun 2015 juga telah didukung dengan Permendagri tentang penyusunan APBD.

Ini berarti skema penganggarannya oleh pemda melalui APBD juga telah diatur.

"Itu (Permendagri) sudah cukup untuk mendukung PP 70 ini," katanya.

Kata dia, Taspen Pangkalpinang bertugas mengcover seluruh pembayaran iuran jaminan PNS di Provinsi Babel.

Hingga saat ini, kata dia, setidaknya sudah ada dua pemda yang mennganggarkan iuran untuk para PNS-nya. Dua pemda tersebut adalah Pemkab Bangka selatan dan Pemkot Pangkalpinang.

"Bangka selatan sudah ada setor mulai juli sampai September. Oktober dan November akan disetor bulan ini. Pangkalpinang juga siap menyetor. Yang lainnya, kami belum pastikan apakah sudah dianggarkan atau belum. Tapi dengan adanya Permendagri No 13 Tahun 2006, anggaran untuk iuran ini bisa digeser kalau memang mencukupi, walaupun belum diangarkan khusus untuk JKK dan JKM," beber Didik. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved