Breaking News:

Pilkada Beltim 2015

Panwaslu Indikasikan 170 TPS Rawan di Beltim

"Kami sudah membuat peta potensi-potensi kerawanan pelanggaran. Termasuk TPS rawan, itu jumlahnya 170 TPS. Dan ini akan diawasi secara lebih khusus,"

POS BELITUNG/DEDY Q
Seorang staf KPU Beltim sedang mengemas kotak suara di gudang penyimpanan kotak suara Kantor KPU Beltim, Jalan Teuku Umar, Bukit Samak, Kecamatan Manggar, Kabupaten Beltim, Rabu (2/12/2015). 

Laporan wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.COM, MANGGAR - Panwas Pilkada Beltim 2015 telah mengindikasikan 170 TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebagai TPS rawan pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak Kabupaten Beltim, 9 Desember 2015 mendatang.

TPS-TPS rawan ini terbagi di sejumlah desa dan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Beltim.

"Kami sudah membuat peta potensi-potensi kerawanan pelanggaran. Termasuk TPS rawan, itu jumlahnya 170 TPS. Dan ini akan diawasi secara lebih khusus," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Beltim 2015 Marwansyah, Jumat (4/12/2015).

Dia mengatakan, ratusan TPS yang dinilai rawan tersebut ditetapkan dan dibagi berdasarkan lima kluster kerawanan. Kluster ini merupakan instruksi Bawaslu RI.

Kelima kluster tersebut adalah kluster akurasi data pemilih dan pengggunaan data pemilih, ketersediaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan, pemberian uang atau materi lainnya.

Kemudian ada lagi kluster keterlibatan penyelenggara negara dan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara.

"Pertimbangan atau dasar kami menentukan TPS rawan ini berdasarkan pengalaman Pileg dan Pilpres 2014. Ada titik fokus yang sudah kami petakan," kata Marwan.

Sebagai contoh, kata Marwan, kerawanan terdapat pada kluster ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara.

Berdasarkan, pengalaman Pilpres 2014, ada proses yang sekilas dinilai sepele dan diabaikan saat penghitungan.

Misalnya, tidak memberikan tanda silang pada kolom hasil perolehan suara yang kosong saat penghitungan suara.

Hingga proses penghitungan yang dinilai prinsip namun diabaikan.

"Misalnya jumlah suara yang diterima tidak sama dengan jumlah surat suara yang terpakai dan jumlah suara yang tidak digunakan. Ini real terjadi pada Pilpres 2015. Ada di beberapa tempat," katanya.

Penulis: Dedi Qurniawan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved