Sidang MKD Kasus Novanto Tanpa Keputusan, Anggota Boleh Langgar Etik

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dinilai gagal dalam memberikan pelajaran etika terhadap anggota Dewan.

Sidang MKD Kasus Novanto Tanpa Keputusan, Anggota Boleh Langgar Etik
KOMPAS/PRIYOMBODO
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri) bersama wakil ketua, yaitu Junimart Girsang (tengah), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), dan Kahar Muzakir (belakang), menunjukkan surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019 seusai sidang dugaan pelanggaran etika oleh Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12) malam. Sidang dinyatakan ditutup setelah MKD menerima surat pengunduran diri Novanto. 

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dinilai gagal dalam memberikan pelajaran etika terhadap anggota Dewan.

Tidak adanya putusan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, membuat MKD seolah memperbolehkan anggota DPR melakukan pelanggaran.

"Masalahnya, Novanto masih menjadi anggota DPR. Dengan berakhir tanpa keputusan, rapat MKD kemarin telah memberikan ruang bagi Novanto untuk merasa benar dengan perilaku yang sebelumnya diduga melanggar etika," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius kepada Kompas.com, Kamis (17/12/2015).

Menurut Lucius, jika MKD independen dan bermartabat, proses pengambilan keputusan terhadap Novanto seharusnya tidak boleh dianggap selesai hanya dengan keputusan pengunduran diri Novanto dari Ketua DPR.

Menurut dia, yang paling penting dalam persidangan etik, adalah bagaimana sanksi bisa membuat seorang pejabat publik merasa terikat dengan sanksi yang dijatuhkan.

Dengan keputusannya, MKD bisa menyasar semua anggota parlemen untuk menghindari perilaku tidak etis, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang dikenai sanksi etis.

"Sebenarnya, MKD saat ini tidak memberikan pembelajaran politik yang bermartabat sesuai dengan marwah pembentukan MKD itu sendiri," kata Lucius.

MKD sebelumnya memutuskan menutup kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah menerima surat pengunduran diri Novanto sebagai Ketua DPR. 

Hanya dua amar putusan tersebut yang dibacakan Ketua MKD Surahman Hidayat di ruang sidang MKD, Rabu (16/12/2015) malam.

"Enggak ada (keputusan bersalah atau tidak). Jadi, kita tadi memutuskan menerima pengunduran diri Pak Setya Novanto. Itu saja keputusannya, clear," kata Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad seusai sidang pembacaan putusan.

Novanto memutuskan mundur setelah seluruh pimpinan dan anggota MKD menyampaikan pandangannya terkait putusan terhadap Novanto.

Sebanyak 10 orang menganggap Novanto melakukan pelanggaran kode etik sedang sehingga harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Adapun tujuh orang lainnya menyatakan Novanto melakukan atau terindikasi melakukan pelanggaran kode etik berat dan mengusulkan pembentukan tim panel.

Jika proses berlanjut dengan membentuk tim panel, bisa saja teradu dinyatakan tidak terbukti melanggar etika atau sebaliknya.

Editor: aladhi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved