Breaking News:

KPK Banding, Suryadharma Ali Ikut Ajukan Banding

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonsi Suryadharma Ali 6 tahun penjara dari 11 tahun tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, senin (11/1/2016). Majelis hakim yang diketuai oleh Aswijon tersebut menjatuhkan hukuman terhadap Suryadharma Ali dengan pidana 6 tahun denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar, apabila tidak sanggup membayar maka seluruh harta bendanya disita, namun jika tidak bisa membayar juga maka diganti pidana 2 tahun kurungan. Hakim menilai mantan Ketua Umum PPP tersebut terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 27,28 M dan 17,96 Juta Riyal Saudi atas kasus Penyelenggara Ibadah Haji dan penyalahgunaan Dana Operasional Menetri (DOM). 

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku rencana pengajuan banding mereka juga dipicu sikap KPK yangmengajukan banding.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonsi Suryadharma Ali 6 tahun penjara dari 11 tahun tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK.

Kuasa hukum Suryadharma, Humpphrey Djemat, mengatakan jika mereka tidak mengajukan banding, itu sama saja Suryadharma mengakui perbuatannya.

Humphrey menduga KPK banding agar hukuman kliennya diperberat. Untuk itu, pihaknya perlu untuk memberikan perlawanan secara hukum.

"Itu kesempatan kita. Kalau tidak ya defensif. Kita tidak mau defensif kecuali bebas jadi tidak ada masalah," kata Humhrey di KPK, Jakarta, Rabu (13/1/2016).

Humphrey berkeyakinan kliennya akan mendapatkan putusan bebas di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pasalnya, kata dia, Suryadharma sejak awal mengaku tidak bersalah terhadap dakwaan terhadapnya.

Ketika ditanya mengenai putusan banding yang biasanya memperberat hukuman para terdakwa korupsi, Humphrey menampiknya.

Dia berpendapat kasus yang sebelumnya berbeda dengan kasus Suryadharma.

"Jangan kita lihat begitu. Kita harus percaya sama sistem pengadilan kita. Walaupun kelihatannya banyak kasus seperti itu. Tai kan tidak bisa disamakan dengan kasus Surya," tukas Humphrey.

Halaman
12
Editor: Edy Yusmanto
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved