Breaking News:

Truk Milik Koperasi PSB Diamankan BPD dan Masyarakat, Kuasa Hukum Sebut Ada Kesewenang-wenangan

Dalam artian, jika laporan tersebut tidak disertai bukti yang cukup dan penyidik di polsek, mestinya bisa melihat fakta itu agar tidak serta merta...

Truk Milik Koperasi PSB Diamankan BPD dan Masyarakat, Kuasa Hukum Sebut Ada Kesewenang-wenangan
internet
ilustrasi

David menilai apa yang dilakukan dengan mengamankan sepihak truk tersebut bentuk kesewenang wenangan penguasa, yang mengintervensi aktifitas koperasi yang dilindungi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

"Masyarakat harusnya diberikan pemahaman yang benar, jangan seperti terkesan mengadu domba. Kasihan dan seharusnya kita malu, karena semua masih satu desa masih bersaudara kok ribut terus, " ujar David

Ia menceritakan dari pertemuan di Diskoperindag tersebut dicapai beberapa kesepatan, diantaranya menghormati proses hukum berjalan di kepolisian, Pj Kades dan BPD tidak boleh melakukan rapat, atau perbuatan lainnya yang melawan hukum, yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap koperasi.

"Perbuatan pengamaman secara sepihak tersebut dalam kacamata hukum dapat dikenai sanksi pidana. Karena yang berhak melakukan tindakan pengamanan adalah aparat penegak hukum yang disertai adanya surat penyitaan terhadap suatu barang yang diduga terkait dengan dugaan pidana," jelasnya.

Ada kesepatan dalam pertemuan di Diskoperindag maupun lanjutannya di Polsek Sijuk, koperasi dalam melayani anggota dan masyarakat akan tetap beraktifitas seperti biasanya, seperti melakukan rapat anggota atau melayani anggota.

Hal ini karena hal tersebut dilindungi oleh aturan hukum dan undang undang.

David menjelaskan permasalahan koperasi tersebut muncul pada September 2015 dari sekelompok orang yang menuntut adanya transparansi penyaluran dana plasma dari PT. AMA.

Kemudian oleh Pj Kades, BPD dan koperasi sepakat dibentuk Tim 9 pada tanggal 7 September 2015.

Pada tanggal 28 September 2015 mengeluarkan rekomendasi kepada Pj Kades dan ditindak lanjuti oleh Pj. Kades berupa tanggapan atas rekomendasi Tim 9 pada 2 Oktober 2015.

"Seyogyanya persoalan sudah selesai. Namun di tengah tengah penyelesaian pada tingkat desa tersebut, muncul laporan di Polsek Sijuk tertanggal 28 September 2015 yang beberapa bulan kemudian melimpahkan penanganannya pada Polres Belitung," kata David.

Halaman
123
Penulis: Dede Suhendar
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved