PAD Beltim Diprediksi Urutan Ketiga se Bangka Belitung

POSBELITUNG.COM, MANGGAR - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) tahun 2015 mencapai Rp 86.031.707.045,86.

Jumlah ini meningkat 8,46 persen atau sebesar Rp 13.212.257.561,27 jika dibanding tahun 2014 lalu yang hanya mencapai Rp 72.819.449.484,59.

Sama seperti tahun 2014 lalu, realisasi PAD Beltim over target atau melampaui target sebesar 19,09 persen dari yang dianggarkan  sebesar Rp 72.852.134.750.

Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Royan Agusriyadie seizin Kepala DPPKAD Kabupaten Beltim, Zuhri menjelaskan, sumbangan terbesar PAD masih dari sektor Pajak Daerah yakni sebesar Rp 41.263.009.165,28,

Diikuti oleh sektor Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 36.738.442.423,46. Sedangkan dari sektor Restribusi Daerah menyumbang Rp 4.767.269.017,13 dan sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan menyumbang Rp 3.262.986.439,99.

“Alhamdulillah tahun ini kita over target dan berhasil meningkatkan pendapatan asli dari tahun sebelumnya. Sama seperti tahun sebelumnya pendapatan terbesar masih disumbang Pajak Daerah dari Pendapatan Bukan Logam Bebatuan, atau dulunya disebut dengan Pajak Galian C,” jelas Royan seperti dikutip dalam siaran pers Humas dan Setda Beltim diterima posbelitung.com, Rabu (20/1/2016).

Meski tahun 2015 lalu terjadi Kabupaten Beltim mengalami peningkatan pada jumlah PAD, Royan memprediksi predikat jumlah PAD tertinggi se-Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung akan mengalami perubahan.

Jika tahun lalu, PAD Kabupaten Beltim terbesar ke dua setelah Kota Pangkalpinang, tahun ini predikat ini akan diambil alih oleh Kabupaten Belitung.

"Kemungkinan kita tahun ini hanya mampu tiga besar, PAD Kabupaten Belitung sudah melebihi kita. Kita masih menunggu surat resmi dari provinsi terkait jumlah pastinya,” kata Royan.

Pada anggaran tahun 2016 ini DPPKAD Kabupaten Beltim memasang target sebesar Rp 76.146.013.500. Target ini meningkat 4,5 persen dari target tahun 2015 lalu yang mencapai Rp 72.852.134.750.

Meski berhasil meningkatkan jumlah PAD, DPPKAD masih mempunyai banyak kendala untuk penagihan dan pengawasan yang menyebabkan banyaknya piutang dan tagihan yang belum diambil. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah SDM atau pegawai yang dimiliki Bidang Pendapatan.

“Kendala kita di lapangan adalah kita masih kekurangan personil untuk penagihan dan dan pengawasan. Memang untuk pajak lainya kita agak mudah nagihnya, cuman pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu yang tidak tercover jadi masih banyak piutang,” ujarnya.