Breaking News:

Nelayan Berani Ambil BMKT, Ada Oknum di Belakangnya

Pembicaraan tentang harta karun atau benda muatan kapal tenggelam (BMKT), kerap terdengar di kalangan nelayan di Belitung Timur (Beltim).

Penulis: Dedi Qurniawan |

MANGGAR, POSBELITUNG - Pembicaraan tentang harta karun atau benda muatan kapal tenggelam (BMKT), kerap terdengar di kalangan nelayan di Belitung Timur (Beltim).

Setidaknya ini berdasarkan pengakuan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Beltim Herman Saleh saat ditemui Pos Belitung, Sabtu (24/1).

Herman menyebutkan nelayan pernah menemukan dan mengangkat BMKT tersebut dari dasar laut.

"Informasi ini lumrah di kalangan nelayan. Sekarang nelayan tidak berani mengambil dalam jumlah banyak. Tidak akan berani sampai berkarung karung atau sampai berkeranjang, kalau tidak ada oknum di belakangnya," kata pria yang mengaku telah menjadi Ketua HNSI Beltim sejak 2004 lalu ini.

Bagaimana nelayan bisa mendapatkan informasi dan menemukan barang barang yang sering dinilai antik ini, Herman menyebut sejumlah cara.

Tak ada cara rumit yang melibatkan mesin atau teknologi canggih, kecuali hanya dengan menyelam saat menangkap ikan menggunakan bubu, atau hanya sekadar dari barang yang nyangkut di jangkar atau pancing.

"Itu kalau nelayan kita yang dapat. Itu rezeki namanya. Apakah yang begini mau ditangkap," kata dia.

Herman menceritakan, pada saat Beltim dipimpin Bupati Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (sekarang Gubernur DKI Jakarta), sudah ada upaya untuk mengumpulkan nelayan dan mempertemukannya dengan sejumlah pihak, guna membahas persoalan BMKT ini dari sisi regulasi.

Hasilnya kala itu, dinyatakan tak ditemukan aturan aturan mainnya.

"Maka perintah bupati, stop dulu, jangan ada kegiatan apapun sebelum ada undang undangnya. Dan kepentingan untuk kita ada. Tapi, selang satu minggu dari pertemuan itu, ada yang sudah melaksanakan aktifitas survei di laut. Sampai Tim Panas (Panitia Nasional BMKT) turun, ada yang ditangkap," bebernya.

Herman Saleh berpendapat, transparansi pengelolaan dan pemanfaatan barang antik harus diatur di tingkat daerah. Menurut dia, nilai besar di dalam laut Beltim dari barang antiknya harus dikembalikan kepada rakyat.

"Sekarang bagaimana, apakah nelayan (jika menemukan dan mengangkat) mau ditangkap, sementara itu adalah kekayaan negara. Kesejahteraannya untuk rakyat. Seharusnya yang menemukan bukan dipenjara, diusahakan dibina, barang itu dikumpulkan, dan diserahkan kepada negara. Proses lelangnya bagaimana, hasil duitnya dikembalikan kepada rakyat, bukan kepada pejabat. Harus seperti itu," beber Herman

Dia juga menyebutkan ada pertemuan dengan beberapa elemen dengan tim panitia nasional (panas) BMKT di pusat. Waktu itu, kata dia, adalah masa Menteri Kelautan dan Perikanan Freedy Numberi.

Hasil tindak lanjut dari pertemuan itu adalah moratorium survei ataupun pengangkatan BMKT.

"Kami bertemu dengan Sekjen Tim Panas, kami meminta untuk UU BMKT diperjelas agar masyarakat memiliki persentase sekian di dalam Undang Undang. Daerah juga punya persentase sekian. Hasil itu digodok dipusat, bulan Februari ini, diperkirakan UU nya selesai. Jadi sebelum itu selesai, tidak boleh ada survei ataupun pengangkatan. Moratorium," bebernya lagi. (m3)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved