Liputan Khusus Tambang

Perusahaan Tambang Wajib Reklamasi Lahan Eks Tambang

Kewajiban tersebut tertuang langsung didalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang.

Editor: Edy Yusmanto
Pos Belitung/Dede Suhendar
Lokasi eks tambang ilegal di Dusun Aik Ranggong, Desa Air Sagak terbengkalai usai dilakukan penertiban beberapa waktu lalu. Foto diambil Sabtu (12/2/2016). 

POSBELITUNG.COM, BELITUNG - Perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) diwajibkan untuk mereklamasi lokasi bekas tambang, setelah selesai dilakukan penambangan.

Kewajiban tersebut tertuang langsung didalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang.

Setidaknya setiap penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), perusahaan pemegang IUP diwajibkan untuk menyampaikan tentang reklamasi.

Minimal setiap tahun, reklamasi harus dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP seluas dua hektar.

"Wajibnya dua hektar, tapi itu kembali melihat produksi mereka. Kalau produksinya tidak mencapai luas lahan dua hektar itu, maka yang reklamasinya dihitung kembali sesuai dengan jumlah produksi," kata Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Belitung, Edi Usdianto kepada posbelitung.com, Sabtu (13/2/2016).

BACA: Kota Tanjungpandan Belitung Belum Bebas dari Tambang

Reklamasi, kata Edi biasa disapa Edu, tidak hanya dilakukan dengan menutup lobang galian produksi. Namun, perusahaan pemegang IUP bisa melakukan reklamasi pakai cara memanfaatkan lahan bekas galian tersebut untuk perihal lain.

"Ya istilahnya dialih fungsikan seperti tempat wisata Danau Biru, atau untuk berternak ikan maupun sumber air. Kalau diaturan, reklamasi itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban perusahaan," ucap Edu.

Rata rata khusus untuk perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Belitung, menurut Edu, telah melakukan reklamasi. Itu diketahui pada saat penyampaian RKAB setiap tahun.

"Tapi ketika tidak melakukan reklamasi, pemerintah yang mengambil alih, dan diserahkan kepada pihak ketiga. Kalau aturan baru ini, mereka di awal harus membayar jaminan reklmasi selama lima tahun sekaligus," bebernya.

BACA: Pantai Sengaran Jadi Titik Terlama Pengamatan GMT

Sedangkan untuk reklamasi dari aktivitas tambang ilegal, Edu menjelaskan secara terpaksa yang harus melakukan reklamasi pasca tambang yaitu Pemerintah Daerah (Pemda). Sebab, untuk legalitas penambangan ilegal tidak terdaftar, dan tidak memiliki legalitas.

Tambang Berbasis Lingkungan

Sementara itu, Kasubbid Monitoring dan Evaluasi, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Belitung, Lutfie Avian mengatakan pihaknya tidak mempunyai kewenangan terkait reklamasi lahan bekas tambang.

Halaman
123
Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved