Breaking News:

KPK Kembali Tetapkan Enam Anggota DPRD Jadi Tersangka

Bahkan lembaga anti arsuah ini menetapkan enam tersangka yang semuanya anggota DPRD Muba.

KPK Kembali Tetapkan Enam Anggota DPRD Jadi Tersangka
Harian Warta Kota/henry lopulalan
MUBA P21 - Tersangka kasus dugaan suap kepada DPRD Musi Banyuasin (Muba) terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 2014 dan pengesahan APBD Kabupaten Muba tahun 2015 Darwin A.H. menutupi wajahnya usai menadatangani berkas P21 atau sudah lengkap di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/2). Berkas perkara Wakil Ketua DPRD Muba Darwin A.H. pada kasus tersebut telah lengkap atau P21 dan siap untuk disidangkan di Palembang, Warta Kota/henry lopulalan

POSBELITUNG.COM, PALEMBANG --- Lanjutan pengembangan kasus suap pengesahan R-APBD Kabupaten Muba 2015 dan LKPJ kepala daerah 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mengejutkan kembali menetapkan tersangka.

Bahkan lembaga anti arsuah ini menetapkan enam tersangka yang semuanya anggota DPRD Muba.

"Penyidik KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan lagi enam Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2014-2019 sebagai tersangka. Keenam tersangka tersebut adalah UMA, J, PH, DI, DFA dan IP," ujar Yuyuk Andrianti, Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, ketika dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (1/3/2016).

Yuyul mengatakan, penetapan keenam anggota dewan sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti dan fakta persidangan tersangka lainnya.

Ke enam tersangka selaku Ketua Fraksi merangkap Anggota DPRD Muba diduga menerima hadiah atau janji.

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait persetujuan LKPJ Kepala Daerah Musi Banyuasin tahun anggaran 2014 dan pengesahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2015.

Atas perbuatan tersebut, keenam tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 KUH Pidana.

"Dengan penetapan enam tersangka ini, KPK telah menetapkan total 16 orang sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Palembang pada Juni 2015."

"Hingga kini penyidik KPK masih terus melakukan pengembangan dalam penanganan perkara tersebut dan sejauh ditemukan bukti yang cukup, KPK dapat mengembangkan pada dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dan istrinya Lucianty Pahti beserta empat pimpinan DPRD Muba, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengesahan R-APBD Kabupaten Muba 2015 dan LKPJ kepala daerah 2014.

Bahkan berkas perkaranya pun telah dilimpahkan KPK dan tinggal menjalani sidang.

Keenaamnya menjadi tersangka pasca saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kediaman anggota DPRD Muba, Bambang Karyanto, di Jalan Sanjaya Palembang, 19 Juni 2015 lalu.‬‬

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sebesar Rp 2,56 miliar di dalam tas besar merah maron serta empat orang tersangka yaitu Bambang Karyanto, Adam Munandar (keduanya anggota DPRD Muba), Syamsudin Fei Kepala DPPKAD, dan Faysar Kepala Bappeda.

Bahkan keempat tersangka yang tertangkap OTT, telah menjalani masa hukuman di Rutan Pakjo Palembang setelah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Palembang.(Welly Hadinata)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved