Breaking News:

Pemblokiran Situs LGBT Dituding Inkostitusional

Komisi I DPR RI telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan tindakan blokir terhadap situs internet yang dikelola LGBT.

lg_rainbow
Aktivitas LGBT di luar negeri. 

Tanpa indikasi sebuah situs telah melanggar hukum yang berlaku maka tindakan pemblokiran bukanlah tindakan hukum namun tindakan politik yang rentan untuk disalah gunakan.

Permen Blokir dan Forum Blokir dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tindakan – tindakan pemblokiran yang tidak ada hubungannya dengan penegakkan hukum seperti yang saat ini sedang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, kami mendesak kepada, Pemerintah menghentikan seluruh upaya pemblokiran terhadap situs internet sebelum ada kejelasan mengenai pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh para pengelola situs.

Kami menenkankan agar tindakan pemblokiran harus terkait dengan upaya penegakkan hukum utamanya penegakkan hukum pidana.

Selain itu kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap kelompok minoritas di Indonesia, khususnya kepada komunitas LGBT.

Dan menghentikan segala bentuk tekanan-tekanan kepada Pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs komunitas LGBT, yang inkonstutisional.

Editor: Edy Yusmanto
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved