Tak Perlu Pihak Asing untuk Ungkap Peristiwa Tahun 1965

Komnas HAM tahun 2012 melaporkan adanya bukti terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan selama perburuan 1965-1966.

KANGTBH.COM
Politikus PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin (kanan) bersama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri 

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Tubagus (TB) Hasanuddin menilai, surat yang dikirimkan Komnas HAM, ditunjukan kepada Presiden Barack Obama untuk membuka data dan dokumen AS terkait peristiwa '65 yang terjadi di Indonesia, kurang bijak.

"Menurut hemat saya terburu-buru dan kurang bijak rencana Komnas HAM meminta bantuan kepada Presiden Amerika Serikat Barrack Obama) untuk ikut menyelesaikan "peristiwa 1965"," ujar Hasanuddin, Rabu (16/3/2016).

Menurutnya, masalah domestik sebaiknya diselesaikan oleh bangsa sendiri dengan cara Indonesia dan tidak perlu menghadirkan negara asing.

"Mengundang campur tangan asing masuk ikut menyelesaikan persoalan bangsa sendiri dapat memperkeruh suasana karena Ameriks sendiri bisa jadi punya agenda khusus," Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengingatkan kembali.

"Marilah kita selesaikan persoalan bangsa dengan musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa harus saling mendiskreditkan pihak lain apalagi sampai melibatkan pihak-pihak asing," lanjut Hasanuddin.

Dikutip dari kanal VOA Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta bantuan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pertumpahan darah 50 tahun lalu itu.

Lembaga ini meminta deklasifikasi dokumen-dokumen rahasia AS yang dapat memberikan titik terang mengenai bagaimana pembunuhan itu direncanakan dan sejauh mana Amerika Serikat bekerjasama dengan militer Indonesia.

Komnas HAM tahun 2012 melaporkan adanya bukti terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan selama perburuan 1965-1966, namun jaksa agung tidak mengambil tindakan.

Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, bertemu pekan lalu dengan para pejabat Departemen Luar Negeri AS dan telah membuat permintaan resmi untuk Obama.

Bahwa, pengeluaran dokumen-dokumen dari CIA, Badan Intelijen Pertahanan dan badan-badan lain akan membantu "mendorong pemerintah Indonesia untuk menggandakan upaya-upayanya untuk mengungkap kebenaran" dan mendorong rekonsiliasi.

"Kami perlu AS untuk segera merilis dokumen-dokumen tersebut untuk membantu upaya-upaya kami," ujar Nurkhoiron dalam sebuah wawancara. Ia mengatakan saat Obama tidak menjabat lagi tahun depan, momentum untuk tindakan AS bisa hilang.

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved