Breaking News:

Izin Penyiaran tak Boleh Dijual

KPI Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tidak boleh diperjual belikan.

Penulis: Dede Suhendar | Editor: Edy Yusmanto
Pos Belitung/Dede Suhendar
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar sosialisasi perizinan penyelenggaran penyiaran dan penyerahan IPP kepada lembaga penyiaran di ruang rapat Dishubkominfo, Rabu (16/3/2016). 

Laporan Wartawan Pos Belitung Dede Suhendar

POSBELITUNG.COM, BELITUNG - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tidak boleh diperjual belikan.

Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi perizinan penyelenggaran penyiaran dan penyerahan IPP kepada lembaga penyiaran, di ruang rapat Dishubkominfo Kabupaten Belitung, Rabu (16/3/2016).

Dalam acara tersebut disampaikan tahapan pengajuan perizinan IPP mulai dari awal sampai pada keluarnya ijin prinsip penyiaran. Turut hadir sebagai tamu undangan perwakilan radio dan televisi lokal yang ada di Kabupaten Belitung.

"Hal ini banyak terjadi di beberapa daerah dan memang sangat menggiurkan. Tapi kami mengimbau kepada masyarakat jangan melakukan itu, karena kami pasti akan mengawasi," ujar Ruslan, selaku Koordinator PS2P, KPI Daerah Provinsi Kepulauan Babel.

Jika dipelajari, memang tahapan perizinan penyelenggaraan penyiaran tidak mudah. Mulai dari pengumuman peluang, permohonan IPP, Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), RKP, Pra Forum Rapat Bersama (FRB), FRB, Ijin Prinsip, pembangunan infrastruktur, Uji Coba Siaran (UCS), Evaluasi UCS dan IPP tetap.

Ruslan menjelaskan permohonan IPP diajukan secara tertulis kepada menteri melalui KPI. Permohonan tersebut dibuat rangkap dua untuk keperluan KPI dan Menteri setelah didaftarkan oleh KPI.

Kemudian KPI memeriksa kelengkapan persyaratan program siaran berdasarkan P3SPS dan Menteri memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknis penyiaran.

"Dalam pemeriksaaan kelengkapan ini Menteri dibantu pemerintah daerah sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab. Untuk radio oleh pemkab/pemkot dan televisi oleh pemprov dalam waktu satu bulan," katanya.

Selengkapnya baca edisi cetak POS BELITUNG Kamis (17/3/2016).

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved