Breaking News:

KPK Harus Usut Tuntas Aktor Intelektual Dalam Kasus Suap Damayanti

Respublica Political Institute (RPI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bergerak cepat dalam mengusut

Editor: Kamri
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (18/1) memeriksa anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Damayanti Wisnu Putranti (DWP). Damayanti menjalani pemeriksaan perdana setelah melalui operasi tangkap tangan (OTT)terkait kasus proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016. 

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Respublica Political Institute (RPI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bergerak cepat dalam mengusut pengakuan Damayanti Wisnu Putranti saat menjalani persidangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Direktur Eksekutif RPI, Benny Sabdo mengatakan, apa yang disampaikan Damayanti sudah sangat gamblang.

“Korupsi anggaran selama era reformasi selalu dilakukan secara berjamaah. Biasanya uang suap tersebut dibagi rata sesuai besaran kuota kursi per fraksi,” ujar Benny melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Minggu (17/4/2016).

Lebih lanjut, Benny menjelaskan dalam setiap kasus korupsi angaran yang pernah terjadi, selalu melibatkan tiga aktor inteleklual yakni, pihak eksekutif, legislatif, dan korporasi.

Oleh karena itu, KPK harus mengusut tuntas siapa-siapa saja orang yang terlibat, tidak tebang pilih dan hanya berhenti hanya pada Damayanti saja.

"KPK harus segera mengusut pihak eksekutif dan para pimpinan Komisi V DPR, Kapoksi, dan anggota-anggota yang diduga terlibat,” kata Benny.

Selain itu, menurut Benny, kasus Damayanti ini juga harus dijadikan pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara serius dalam bidang politik anggaran DPR.

Selama ini, pasal 80 huruf j UU MD3 memberikan kesempatan bagi anggota dewan untuk mengusulkan dan memperjuangkan program daerah pemilihan. Sementara itu, ia menganggap fungsi check and balances tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Fungsi kontrol tidak pernah terjadi karena dalam prakteknya antara korporasi, legislatif, dan eksekutif saling kongkalikong,” ujar dia.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved